SINDOTIME.COM – Mengantisipasi meningkatnya ancaman bencana seiring berlangsungnya musim hujan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengaktifkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-693-2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi. Dokumen yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi pada 17 November 2026 itu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat langkah kesiapsiagaan dan penanganan potensi bencana.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Edral Pratama, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap tingginya risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah di Sumbar. Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor hingga cuaca ekstrem.
Menurut Edral, peningkatan kesiapsiagaan diperlukan karena November hingga Desember 2026 diperkirakan menjadi periode puncak musim hujan di wilayah Sumbar.
“Kita di Sumbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk menghadapi puncak musim hujan pada bulan November sampai Desember ini, karena kita ini sangat rawan bencana banjir, banjir bandang, longsor, hingga cuaca ekstrem,” ujar Edral, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan peningkatan status kesiapsiagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama sejumlah unsur terkait dalam rapat koordinasi pada 13 November 2026. Pertemuan itu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BMKG, Basarnas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.
Selain mengacu pada hasil koordinasi tersebut, kebijakan ini juga berpedoman pada Surat Edaran BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027.
Sebagai tindak lanjut penetapan status, Pemprov Sumbar mulai mengoperasikan sistem komando penanganan darurat bencana di tingkat provinsi. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumbar ditetapkan sebagai Pos Komando untuk mengintegrasikan koordinasi dan komunikasi antarinstansi selama masa siaga berlangsung.
Pengendalian koordinasi lintas sektor tersebut berada di bawah pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang menjalankan tugas ex-officio sebagai Kepala BPBD Sumbar.
Penguatan langkah antisipasi ini juga didasarkan pada informasi peringatan dini Stasiun Klimatologi BMKG Sumbar. Dalam prakiraannya, periode November hingga Desember 2026 diprediksi sebagai puncak musim hujan sehingga berpotensi meningkatkan kejadian bencana akibat faktor hidrometeorologi.
Peta potensi cuaca ekstrem untuk periode 17–19 November 2026 turut menunjukkan sejumlah wilayah di Sumbar berada pada tingkat siaga. Daerah tersebut mencakup Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.
Sementara itu, wilayah Bukittinggi, Padang Panjang, Sawahlunto, Kota Solok, Tanah Datar dan sejumlah kawasan sekitarnya masuk dalam kategori waspada.
Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat diingatkan agar tidak mengabaikan potensi ancaman bencana. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG serta mengantisipasi kemungkinan banjir, longsor, banjir bandang maupun dampak cuaca ekstrem lainnya.
Dengan diberlakukannya status siaga darurat ini, pemerintah berharap kesiapan personel, koordinasi antarlembaga dan respons terhadap potensi bencana dapat berjalan lebih optimal selama periode puncak musim hujan.(*/zoe)












