Opini

Ketika Karya Jurnalistik Diseret ke Meja Hijau (Catatan dari Kursi Saksi Pemred iNews, Pembelaan PWI, dan Marwah UU Pers)

×

Ketika Karya Jurnalistik Diseret ke Meja Hijau (Catatan dari Kursi Saksi Pemred iNews, Pembelaan PWI, dan Marwah UU Pers)

Sebarkan artikel ini
(foto : ist)

Dalam ekosistem ini, KPI memegang mandat sebagai penjaga gawang frekuensi publik melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Apabila sebuah tayangan dianggap melanggar kepatutan atau merugikan nama baik, pintu masuk koreksinya berada di tangan KPI melalui klarifikasi atau sanksi administratif—bukan aparat penegak hukum yang langsung mencabut rekaman siaran untuk dijadikan barang bukti pidana.

Lebih jauh lagi, bila ditelaah melalui parameter UU Penyiaran maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tayangan “Rakyat Bersuara” edisi 29 April 2025 tersebut justru menunjukkan kepatuhan pada kaidah penyiaran yang sah dan tidak terindikasi melanggar hukum.

Sepanjang perjalanan tayangan itu, tidak ditemukan catatan sanksi ataupun penilaian pelanggaran dari KPI, sebab isinya bukanlah siaran yang bersifat fitnah, menghasut, ataupun menyebarkan kebohongan yang dikreasi redaksi. Sebagaimana dipaparkan Aiman di hadapan majelis hakim, redaksi menjalankan fungsi moderasi secara aktif dengan menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif melalui proses riset yang ketat.

Baca Juga  Subsidi PSO Kereta Api dan Ketimpangan Keadilan Usaha Angkutan Jalan Padang–Pariaman

Ketika sebuah klaim dilontarkan dan diragukan pijakannya, pemandu acara segera membuka ruang bagi pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di sinilah prinsip keberimbangan (cover both sides) dan keadilan (fairness) bekerja mempertemukan argumen dengan kontra-argumen secara proporsional, sembari menjaga garis pemisah yang tegas antara pernyataan pribadi narasumber dengan sikap redaksi yang tidak pernah menghakimi.

Etika pers mengajarkan bahwa wartawan harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Ketika kaidah-kaidah etik ini beserta rambu-rambu P3SPS KPI telah dijalankan dalam sebuah forum diskusi terbuka, maka produk yang lahir darinya adalah karya intelektual jurnalistik yang dilindungi undang-undang, bukan alat kejahatan yang layak disita sebagai barang bukti pidana.

Baca Juga  Ojol Populer, Tapi Benarkah Layak Jadi Angkutan Umum?

Kesaksian Aiman Witjaksono, solidaritas PWI, serta posisi krusial Dewan Pers dan KPI hari ini adalah pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan pers bukanlah hak istimewa para wartawan, melainkan hak asasi warga negara untuk tahu.

Jika marwah UU Pers dan UU Penyiaran terus tergerus oleh tafsir hukum yang sempit, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers serta KPI kian dipinggirkan, maka kita sedang perlahan-lahan memadamkan lentera demokrasi kita sendiri. Sebab pada akhirnya, pers yang merdeka dan beretika hanya bisa bernapas lega di dalam sebuah negara yang menghormati batas-batas kewenangan lembaga yang diciptakannya sendiri.(***)