Oleh : Dr. M. A. DALMENDA. M.Si
(Dosen Jurnalistik Media Tv dan Film Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand)
SINDOTIME.COM – RUANG sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2026, menjadi saksi sebuah ironi yang menggetarkan sendi-sendi kebebasan berpendapat di republik ini. Di kursi saksi, Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, berdiri memanggul beban seperempat abad pengabdiannya di dunia kewartawanan.
Dengan suara yang bergetar oleh prinsip, ia menggugat sebuah preseden berbahaya: ditariknya produk jurnalistik tayangan program “Rakyat Bersuara” edisi 29 April 2025 sebagai barang bukti dalam pusaran perkara pidana dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menjerat Dokter Tifauzia Tyassuma.
Bagi Aiman, dan bagi nurani pers yang merdeka, peristiwa ini bukan sekadar urusan administrasi pembuktian hukum, melainkan sebuah alarm nyaring atas terancamnya kedaulatan ruang redaksi.
Dalam tradisi demokrasi yang beradab, pers adalah pilar keempat yang berdiri tegak bukan sebagai hakim yang mengetukkan palu vonis, melainkan sebagai cermin tempat masyarakat menatap realitas dari berbagai sudut cahaya.
Ketika tayangan bertajuk “Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi” itu diseret ke ranah pidana, terjadi sebuah kerancuan epistemologis dalam memandang kerja jurnalistik. Pers tidak pernah dilahirkan untuk menyimpulkan kebenaran absolut atas pernyataan seorang narasumber; pers hadir untuk menyediakan panggung dialektika agar publik memperoleh haknya atas informasi.
Membawa produk jurnalistik ke meja hijau sama halnya dengan mengadili cermin karena pantulan bayangan yang tak menyenangkan.
Di titik krusial inilah, sikap pembelaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap Aiman Witjaksono menemukan pijakan moral dan konstitusionalnya. PWI memahami betul bahwa membiarkan satu produk jurnalistik dikriminalisasi atau dijadikan alat bukti pidana berarti membuka kotak Pandora yang kelak akan membungkam seluruh ruang redaksi di tanah air.
Jika setiap dialog di layar kaca atau tulisan di lembaran koran bisa sewaktu-waktu dicabut dari habitatnya untuk menjerat narasumber atau bahkan wartawannya di pengadilan umum, maka nyali jurnalisme investigatif dan dialog kritis akan layu sebelum berkembang. Pembelaan PWI adalah ikhtiar merawat pagar batas agar hukum pidana tidak melangkah terlalu jauh memasuki wilayah sakral kemerdekaan pers.
Pagar batas itu sesungguhnya telah dipancangkan dengan kokoh oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kerap dikenang dalam semangat sejarah sebagai UU Pokok Pers bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua regulasi ini secara sadar merancang arsitektur hukum khusus (lex specialis) dan lembaga pengawas independen bagi sengketa yang lahir dari rahim pemberitaan maupun siaran televisi.
Segala kekeliruan, ketidakakuratan, atau keberatan atas sebuah karya jurnalistik penyiaran telah disediakan saluran penyelesaiannya secara bermartabat melalui hak jawab, hak koreksi, mediasi di Dewan Pers, serta pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersinergi lewat Nota Kesepahaman (MoU).






