Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menyebut, penanganan dan kewenangan terhadap perlintasan sebidang, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.
Pada Pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan perbaikan jalan di perlintasan sebidang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“KAI hanya memiliki kewenangan melakukan perbaikan pada bagian jalan di perlintasan sebidang apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, atau perbaikan jalur kereta api yang dilaksanakan oleh KAI. Dalam kondisi tersebut, KAI berkewajiban mengembalikan kondisi jalan seperti semula,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat, KAI Divre II Sumatera Barat telah berkoordinasi dan menyampaikan kondisi tersebut kepada instansi yang berwenang agar dapat segera dilakukan penanganan sesuai kewenangannya.
Pihaknya juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang. Kurangi kecepatan kendaraan, patuhi rambu-rambu dan marka jalan, berhenti sejenak untuk memastikan tidak ada kereta yang akan melintas, serta utamakan perjalanan kereta api sesuai ketentuan yang berlaku. Keselamatan di perlintasan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kepatuhan dan kehati-hatian dari seluruh pengguna jalan.
BTP Kelas II Padang Slow Respon
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang, Hendrialdi terkesan slow respon menyikapi persoalan tersebut. Meski telah dihubungi melalui telepon genggamnya dan juga melalui pesan Whatsapp, hingga kini belum ada jawabannya.












