Padangpariaman

Suara Anak Korban Bencana Jangan Berhenti di Forum, Pemkab Dituntut Wujudkan dalam Kebijakan

×

Suara Anak Korban Bencana Jangan Berhenti di Forum, Pemkab Dituntut Wujudkan dalam Kebijakan

Sebarkan artikel ini
(foto : pemkab padang pariaman)

SINDOTIME.COM – Pemulihan pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman tidak boleh hanya berkutat pada pembangunan rumah, jalan, dan infrastruktur yang rusak saja. Nasib anak-anak yang kehilangan kenyamanan, akses pendidikan, ruang bermain, hingga rasa aman juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Aspirasi mereka bahkan dituntut tidak sekadar didengar dalam forum konsultasi, tetapi diwujudkan menjadi kebijakan dan program nyata.

Persoalan tersebut menjadi salah satu penekanan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat membuka Diseminasi Hasil Konsultasi dan Rekomendasi Anak serta Bimbingan Teknis Pemerintah Daerah dalam Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026), di Aula Bapelittbangda.

Hendra mengingatkan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada 2025 meninggalkan dampak yang jauh lebih luas daripada kerusakan fisik. Anak-anak turut menanggung konsekuensi bencana melalui terganggunya kegiatan belajar, hilangnya tempat bermain, tekanan psikologis, serta ketidakpastian lingkungan tempat tinggal.

Baca Juga  SDN 28 Batang Anai Baralek Gadang, Budayakan Kearifan Lokal

Karena itu, menurutnya, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup diukur dari seberapa cepat bangunan dan fasilitas umum kembali berdiri. Pemerintah juga harus memastikan kehidupan sosial masyarakat pulih dan kelompok rentan, terutama perempuan serta anak-anak, memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara layak.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Kita juga harus membangun kembali kehidupan sosial masyarakat serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam setiap tahap pemulihan,” tegas Hendra.

Ia menilai, masih ada persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah dalam proses pemulihan, yakni sejauh mana kebutuhan anak benar-benar ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Sebab, kemajuan daerah bukan semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, melainkan juga kemampuan menjamin anak tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, terlindungi dari kekerasan, serta memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat.

Baca Juga  Ribuan Masyarakat Meriahkan Hari Kedua Pelaksanaan Padang Pariaman Mauluik Gadang, Tradisi Malamang Sita Perhatian Warga

Hendra menegaskan, anak-anak tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan atau objek program pemerintah. Mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika kebijakan yang disusun berkaitan langsung dengan kehidupan dan masa depan mereka.

Prinsip tersebut, katanya, telah memiliki landasan hukum melalui Pasal 12 Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

Keterlibatan anak menjadi semakin penting karena mereka merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak bencana di lokasi pengungsian dan hunian sementara.