“Anak-anak di Huntara Talao Mundam dan Asam Pulau merupakan pihak yang paling merasakan langsung dampak bencana. Mereka mengetahui apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Suara dan rekomendasi anak tidak boleh berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi harus menjadi masukan nyata dalam penyusunan Rencana Aksi PRRP,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengabaikan rekomendasi yang lahir dari konsultasi anak. Setiap perangkat daerah diminta menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
Forum Anak juga harus mendapatkan ruang partisipasi yang sesungguhnya, bukan sekadar dilibatkan untuk memenuhi formalitas kegiatan. Keterlibatan mereka perlu berlangsung sejak asesmen kebutuhan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil pemulihan.
Perhatian khusus juga diarahkan pada kondisi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pemerintah diminta memastikan kedua jenis tempat tinggal tersebut memenuhi kebutuhan dasar anak, mulai dari keberlanjutan pendidikan, akses pelayanan kesehatan, pendampingan psikososial, perlindungan dari kekerasan, hingga ketersediaan identitas hukum berupa akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Tidak kalah penting, lingkungan tempat tinggal harus menyediakan ruang bermain yang aman agar anak-anak tidak kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang akibat situasi pascabencana.
Untuk mencegah rekomendasi tersebut berakhir sebagai dokumen tanpa pelaksanaan, Hendra secara khusus meminta Bappeda Kabupaten Padang Pariaman mengawal seluruh hasil konsultasi dan kesepakatan agar masuk ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
“Kita ingin apa yang disampaikan dan disepakati hari ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan sampai hanya menjadi catatan dalam forum, tetapi harus diwujudkan dalam program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” tambahnya.
Kepada anggota Forum Anak, Hendra meminta agar mereka tidak takut menyampaikan kebutuhan maupun kritik terhadap kondisi di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak juga didorong terus menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor dalam memperjuangkan pemenuhan hak serta perlindungan anak, baik di lingkungan huntara maupun nagari.
Kegiatan diseminasi ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), khususnya Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3AKB Provinsi Sumatera Barat, serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memasukkan perspektif anak ke dalam agenda pemulihan pascabencana. Namun, ukuran keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya forum yang diselenggarakan atau rekomendasi yang dihimpun, melainkan pada sejauh mana aspirasi tersebut benar-benar memengaruhi keputusan pemerintah.









