Kelima, mendukung Gerakan Nontunai (cashless). Penerapan tarif integrasi yang terhubung dengan kartu uang elektronik atau QRIS mempercepat proses pembayaran dan mendorong literasi keuangan digital di masyarakat. Keenam, pemerataan akses publik. Membuka akses mobilitas yang lebih terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, serta pekerja harian di wilayah Banyumas dan sekitarnya.
Pada akhirnya, keberhasilan Trans Banyumas membuktikan bahwa transformasi transportasi publik tidak meminggirkan pihak lama, melainkan memberdayakan mereka melalui tata kelola yang profesional. Dengan komitmen anggaran daerah yang kuat serta keterbukaan untuk mengkaji kembali skema tarif integrasi, Kabupaten Banyumas kini berdiri di jalur yang tepat untuk menjadi teladan nyata pengelolaan transportasi publik di Indonesia.(***)












