SINDOTIME.COM-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Salah satu langkah yang kini diakselerasi adalah penerapan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), pemerintah daerah menggandeng Bank Nagari untuk menghadirkan metode pembayaran berbasis QRIS dan Virtual Account.
Inisiatif ini dibahas dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Nagari Pengambiran. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhli, jajaran bidang pendataan BPKD, serta pimpinan dan staf Bank Nagari Cabang Lubuk Alung. Diskusi berfokus pada percepatan implementasi sistem pembayaran non-tunai sebagai bagian dari modernisasi layanan publik.
Digitalisasi pembayaran PBB tidak hanya dimaksudkan sebagai inovasi, tetapi juga sebagai solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi wajib pajak. Akses terbatas, antrean di loket, serta keterbatasan waktu sering menjadi alasan keterlambatan pembayaran. Dengan hadirnya QRIS dan Virtual Account, masyarakat kini dapat menyelesaikan kewajiban pajak secara fleksibel, tanpa terikat tempat dan waktu.
Menurut M. Fadhli, kemudahan akses merupakan faktor penting dalam mendorong kesadaran masyarakat. Ia menekankan bahwa sistem yang cepat, praktis, dan transparan akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat kepatuhan. Ketika hambatan teknis dihilangkan, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak cenderung meningkat.
Selain kemudahan, sistem ini juga membawa peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seluruh transaksi tercatat secara langsung (real time), sehingga potensi kesalahan pencatatan maupun kebocoran dapat ditekan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dari pihak perbankan, Bank Nagari menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Pihak bank menilai bahwa penggunaan QRIS dan Virtual Account akan memberikan pengalaman transaksi yang lebih aman, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem non-tunai juga dinilai mampu menjamin pencatatan transaksi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
