SINDOTIME.COM – Dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil diungkap Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat. Dalam operasi yang berlangsung Rabu (11/11/2026) malam, polisi mengamankan sebuah kapal SPOB Tello Cemerlang di perairan Siberut.
Kapal tersebut diduga membawa BBM bersubsidi sebanyak 80 kiloliter (KL) yang penyalurannya tidak sesuai dengan ketentuan. Pengamanan dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB oleh personel kapal patroli KPC Mandeh III-2006 bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) Ditpolairud Polda Sumbar.
Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan indikasi bahwa BBM yang diangkut kapal itu seharusnya didistribusikan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Siberut. Akan tetapi, muncul dugaan bahwa bahan bakar tersebut justru disalurkan langsung kepada pengepul maupun pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Praktik tersebut diduga menyimpang dari jalur distribusi yang telah ditetapkan pemerintah dan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan, penindakan terhadap kapal tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengawasi sekaligus memberantas dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di kawasan perairan Sumatera Barat.
Ia menyebutkan, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui bagaimana praktik penyimpangan itu berlangsung, termasuk mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan.
“Kami saat ini melakukan pendalaman untuk mengungkap secara jelas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut,” jelas AKBP Ibnu Bagus Santoso.
Ibnu menambahkan, pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengangkut BBM di perairan Sumbar akan diperketat. Langkah ini diperlukan agar bahan bakar yang mendapatkan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis secara ilegal.
Dalam proses penyidikan, polisi mendalami dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengatur ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi energi bersubsidi harus diawasi secara ketat agar manfaatnya tidak dinikmati oleh pihak yang mencari keuntungan dengan cara melanggar aturan.
