Peristiwa ini memunculkan kesan kuat bahwa pelaksanaan festival diduga amburadul dan minim profesionalitas.
Bagaimana mungkin sebuah kegiatan yang membawa nama budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif justru memperlihatkan vendor lokal membongkar fasilitas di tengah acara?
Ironisnya lagi, kegiatan tersebut disebut-sebut bersumber dari Dinas Pariwisata Sumbar melalui dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said dari Fraksi Golkar. Publik pun mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya arah pengelolaan kegiatan yang dananya mencapai Rp166.011.600 tersebut.
Sebab yang terlihat di lapangan bukan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan dugaan carut-marut koordinasi dan ketidakjelasan tanggung jawab.
Di satu sisi, panggung hiburan tetap menyala terang. Di sisi lain, vendor lokal yang ikut menopang acara justru sibuk mengangkut perlengkapan mereka karena merasa haknya tidak dihargai.
Situasi itu menjadi tamparan keras bagi jargon “ekonomi kreatif” yang terus dipromosikan pemerintah.
Sebab faktanya, pelaku usaha kecil kembali menjadi pihak yang paling rentan dirugikan.
“Kalau dari awal memang tidak siap bayar, kenapa kegiatan dipaksakan besar-besaran?” ujar salah seorang pekerja tenda dengan nada kesal.
Ucapan itu menggambarkan kemarahan yang mulai muncul di lapangan.
Apalagi hingga dini hari, pihak EO disebut sulit ditemui. Vendor mengaku hanya mendapat janji demi janji tanpa kepastian nyata.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa penyelenggara tidak siap secara manajemen, namun tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan berskala besar di pusat pemerintahan daerah.
Yang paling disayangkan, kekacauan itu terjadi di depan publik. Di hadapan masyarakat, tamu undangan, dan pelaku UMKM sendiri.Festival yang semestinya menjadi ruang promosi daerah malah meninggalkan citra buruk tentang lemahnya tata kelola kegiatan.
