SINDOTIME.COM—Hubungan kelembagaan antara pemerintah dan unsur adat menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian. Terutama jelang Alek Nagari pengukuhan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX periode 2026–2031.
Ketua KAN Pauh IX periode 2026–2031, Musdafirman Datuk Rajo di Guci, S.Si, menegaskan bahwa keberadaan KAN sebagai lembaga adat memiliki kedudukan dan mekanisme tersendiri. Karena itu, Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan pemerintah kecamatan terhadap kepengurusan KAN tidak boleh dimaknai sebagai bentuk hubungan struktural antara pemerintah dengan lembaga adat.
“SK ini jangan dimaknai bahwa pemerintah kecamatan berada di atas KAN. KAN adalah lembaga adat yang memiliki kedudukan dan mekanisme sendiri dalam adat. SK dari pemerintah merupakan bentuk pengakuan dan legalitas administratif pemerintah terhadap kepengurusan KAN yang telah terbentuk melalui mekanisme adat,” ujar Musdafirman.
SK kepengurusan KAN Pauh IX tersebut diserahkan Camat Kuranji dalam kegiatan monthly meeting Kecamatan Kuranji. Pertemuan itu turut dihadiri aparatur kecamatan, para lurah se-Kecamatan Kuranji, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Danramil serta Kapolsek.
Dalam forum koordinasi tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah Kecamatan Kuranji dibahas dengan mengedepankan kerja sama antarlembaga. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan sekaligus mendukung program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bagi KAN Pauh IX, keterlibatan lembaga adat dalam komunikasi antarlembaga juga memiliki arti penting. Selain berperan dalam kehidupan adat dan bernagari, KAN diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial serta mendukung pembangunan di tengah masyarakat.
Musdafirman kembali menekankan bahwa pemberian SK oleh pemerintah kecamatan merupakan bentuk pengakuan administratif, bukan penempatan KAN dalam struktur pemerintahan.
“Ini adalah bentuk pengakuan pemerintah, bukan hubungan atasan dan bawahan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pemerintahan, sementara KAN memiliki ranah dalam urusan adat. Keduanya bisa bersinergi tanpa harus mencampuradukkan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Menurut Musdafirman, forum monthly meeting juga menjadi ruang yang strategis untuk mempererat komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan dan unsur adat.
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat akan lebih mudah ditangani apabila seluruh unsur tersebut memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik.












