Padang

Rehabilitasi Drainase Tabing Banda Gadang Telan Anggaran Rp6,5 Miliar, Pengawasan Pascabencana Diperketat

×

Rehabilitasi Drainase Tabing Banda Gadang Telan Anggaran Rp6,5 Miliar, Pengawasan Pascabencana Diperketat

Sebarkan artikel ini
(foto : pemko padang)

SINDOTIME.COM — Pemerintah Kota Padang terus melakukan pembenahan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Salah satu pekerjaan yang tengah ditangani adalah rehabilitasi saluran drainase di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, dengan panjang penanganan mencapai dua kilometer.

Perbaikan saluran tersebut diharapkan mampu mengembalikan kapasitas drainase dalam mengalirkan air sekaligus menekan potensi genangan dan banjir di kawasan permukiman. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera bersama pemerintah daerah dan instansi terkait turut melakukan pemantauan secara berkala.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendra, menjelaskan bahwa rehabilitasi drainase Tabing Banda Gadang merupakan salah satu program penanganan infrastruktur perkotaan yang terdampak bencana akhir 2025.

Ia menyebutkan, pekerjaan drainase di kawasan tersebut mencakup panjang sekitar dua kilometer dengan anggaran penanganan sebesar Rp6,5 miliar.

Baca Juga  Sah, Padang Resmi Miliki Perda Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau

“Sedangkan di Tabing Banda Gadang sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp6,5 miliar,” kata Malvi ketika memaparkan sejumlah proyek rehabilitasi drainase yang dikerjakan Dinas PUPR Kota Padang.

Menurutnya, pelaksanaan perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan saluran menampung dan mengalirkan debit air agar persoalan genangan tidak kembali terjadi.

Program pembenahan drainase tidak hanya dipusatkan di Nanggalo. Dinas PUPR Kota Padang juga menangani sejumlah lokasi lain, di antaranya sepanjang Jalan M. Hatta yang melintasi kawasan Pauh dan Kuranji, Kampung Apar, serta Surau Lubuk di Kecamatan Koto Tangah.

Seluruh pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memulihkan infrastruktur sekaligus memperkuat mitigasi terhadap ancaman banjir di wilayah yang terdampak bencana.

Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Brigjen Pol Yopie Sepang, turut menjelaskan perkembangan penanganan drainase di Tabing Banda Gadang. Berdasarkan keterangannya, proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kota Padang itu memiliki nilai kontrak Rp5,96 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 132 hari kalender.

Baca Juga  Teladani Semangat Patriotisme Bagindo Aziz Chan, Rawat Memori Perjuangan

Terdapat perbedaan angka antara nilai kontrak Rp5,96 miliar yang disampaikan Yopie dan anggaran Rp6,5 miliar sebagaimana dijelaskan Malvi. Kedua nominal tersebut merupakan keterangan dari masing-masing pejabat dan belum dapat disamakan tanpa melihat dokumen anggaran serta kontrak pekerjaan.

Yopie menegaskan, rehabilitasi drainase ditujukan untuk memulihkan kemampuan saluran dalam mengendalikan aliran air sehingga ancaman genangan maupun banjir di lingkungan masyarakat dapat diminimalkan.

“Dalam proses pengerjaan diperlukan pengawasan dan koordinasi antar instansi agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai sasaran,” ujar Yopie.

Ia menambahkan, Satgas PRR tidak hanya mendorong percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan setiap kegiatan memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan akan dilakukan bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.