SINDOTIME.COM – Ketidakpatuhan sejumlah pedagang dalam membayar retribusi pasar berujung pada tindakan tegas Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Sebanyak 13 toko di Pusat Grosir Pasar Aur Kuning disegel petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Senin (16/11/2026), lantaran pemiliknya menunggak kewajiban pembayaran selama berbulan-bulan.
Belasan toko yang dikenai sanksi tersebut tersebar di Blok A dan Blok B. Dari total toko yang disegel, 11 unit berada di Blok A, sementara dua lainnya berlokasi di Blok B. Besaran tunggakan masing-masing pedagang bervariasi, mulai dari Rp12 juta, Rp22 juta, bahkan ada yang lebih besar.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Heriman, mengatakan tindakan penyegelan merupakan tahapan akhir setelah pemerintah memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Sebelum penindakan dilakukan, para pedagang telah menerima surat peringatan mulai dari SP 1, SP 2 hingga SP 3.
“Benar, hari ini dilakukan penyegelan karena retribusi para pedagang sudah lama tidak dibayarkan, bahkan nilainya mencapai puluhan juta. Sesuai aturan, tunggakan lebih dari tiga bulan sudah bisa dikenakan sanksi administratif,” ungkap Heriman, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan penertiban tidak hanya dilaksanakan sehari. Tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menjadwalkan operasi selama dua hari, yakni 16 hingga 17 November 2026, dengan menyasar seluruh toko yang teridentifikasi memiliki tunggakan retribusi.
Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, pelaksanaan di lapangan turut melibatkan personel Bhabinkamtibmas serta Babinsa.
Dampak penertiban tersebut mulai terlihat sejak pagi hari. Sejumlah pedagang yang sebelumnya memiliki tunggakan berinisiatif mendatangi kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melunasi pembayaran sebelum toko mereka menjadi sasaran penyegelan.
Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, T.M. Simarmata, mengungkapkan jumlah pembayaran retribusi mengalami peningkatan cukup signifikan setelah petugas mulai melakukan penertiban.
Menurutnya, salah satu pembayaran yang diterima dinas pada hari tersebut mencapai Rp26 juta dari pedagang yang langsung menyelesaikan seluruh kewajibannya.
“Dari sekian banyak yang menunggak, tadi pagi (kemarin) pembayaran meningkat drastis karena banyak pedagang yang langsung melunasi ke kantor. Baru saja ada tunggakan sebesar Rp26 juta yang langsung dibayarkan,” tutur Simarmata di sela kegiatan penertiban.
Ia menambahkan, hingga Senin siang, petugas telah menyegel 13 toko setelah seluruh dokumen dan tahapan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan. Proses penindakan dilakukan berdasarkan besaran tunggakan dan status penyelesaian kewajiban masing-masing pedagang.
Penegakan aturan tersebut berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Pada Pasal 25 huruf a, regulasi itu mewajibkan setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar rakyat milik atau dalam pengelolaan pemerintah daerah untuk membayar sewa toko, kios, los, pelataran, maupun retribusi pelayanan pasar sesuai waktu yang ditentukan.












