SINDOTIME.COM – Pengembangan prestasi olahraga di Sumatera Barat membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari lembaga penegak hukum. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan silaturahmi jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar dan Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumbar dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan olahraga, mulai dari peningkatan kualitas pembinaan atlet, penguatan organisasi cabang olahraga hingga penerapan aturan hukum dalam penyelenggaraan olahraga menembak.
Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus memimpin langsung rombongan tersebut. Ia hadir bersama Wakil Ketua Umum II Septri dan Wakil Ketua Umum VI Revdi Iwan Syahputra. Adapun Perbakin Sumbar diwakili Sekretaris Umum Arnizal yang hadir mewakili Ketua Umum Kombes Pol. (Purn) Johni Soeroto, yang dikenal dengan sapaan Uwo.
Salah satu perhatian khusus dalam diskusi tersebut adalah tata kelola olahraga menembak, terutama menyangkut ketentuan kepemilikan, pemakaian, penyimpanan, serta pengangkutan senjata api yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
Persoalan ini dinilai penting mengingat cabang olahraga menembak memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi oleh atlet maupun organisasi. Karena itu, peningkatan prestasi tidak boleh terlepas dari aspek keamanan, pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Pengaturan mengenai penggunaan senjata api olahraga sendiri mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi tersebut mencakup berbagai persyaratan administrasi dan teknis, termasuk rekomendasi organisasi, perizinan kepemilikan dan penggunaan, hingga prosedur penyimpanan serta pengangkutan senjata.
Berdasarkan ketentuan itu, atlet yang mengajukan izin kepemilikan maupun penggunaan senjata api olahraga wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya terdaftar sebagai anggota Perbakin, memenuhi batas usia yang ditentukan, memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta melengkapi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Selain itu, atlet juga harus mempunyai sertifikat keterampilan menembak dan kemampuan pengamanan senjata yang diterbitkan oleh Perbakin.
Persyaratan administrasi juga diberlakukan ketika senjata api digunakan dalam pertandingan. Untuk kegiatan menembak sasaran maupun menembak reaksi yang diselenggarakan dalam wilayah satu Polda, misalnya, diperlukan rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin, salinan Buku Pas yang masih aktif, kartu anggota Perbakin, identitas senjata yang akan digunakan, serta jadwal pertandingan.
Berbagai ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas olahraga menembak berlangsung secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembinaan atlet dan pencapaian prestasi dapat berjalan beriringan dengan tertib administrasi serta kepastian hukum.












