SINDOTIME.COM – Besarnya anggaran pengembangan olahraga, membuat Sumbar harus putar otak agar pembinaan olahraga di ranah Minang bisa terus berjalan. Salah satu gagasan yang dimunculkan adalah, usulan anggaran sebesar 2 persen dari APBD Sumbar setiap untuk pembinaan olahraga Sumbar setiap tahunnya.
Ini dinilai sebagai kekhasan keolahragaan Sumbar. Bukan hanya untuk KONI saja, anggaran tersebut juga mencakup seluruh organisasi induk keolahragaan seperti Kormi, NPC, Soina dan juga ada wadah organisasi olahraga masyarakat lainnya.
“Tidak hanya olahraga yang ada di KONI, Dispora, namun juga ada olahraga pendidikan, termasuk wadah olahraga masyarakat kormi, NPC, Soina dan sebagainya. Sehingga tersedia anggaran dalam jumlah yang cukup. Meski pun secara undang-undang, tidak ada diatur anggaran sebesar 2 persen tersebut. Namun ini dianggap sebagai kekhasan daerah kita. Ide ini disampaikan teman-teman kita di KONI Sumbar,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar, Tasliatul Fuaddi kepada sindotime.com, Kamis (12/11/2026).
Usulan ini rencananya akan diakomodir di Ranperda tentang keolahragaan yang kini sedang dilakukan pembahasanya dengan Komisi V DPRD Sumbar. Di mana, keberadaan Perda ini nantinya, sangat menentukan arah pembangunan olahraga Sumbar.
Sebab, terbitnya UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menghapus keberadaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang juga menjadi payung hukum dari Perda No.5 Tahun 2017 tetang Keolahragaan Daerah.
Setelah dilakukan dievaluasi, lebih dari 50 persen materi di dalam Perda tersebut mengalami ketidaksesuaiannya dengan kondisi saat ini. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap isi dari Perda tersebut.
Diharapkan Perda ini nantinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan olahraga. Mulai dari pembinaan dini, atau yang lebih dikenal dengan Long-Term Athlete Development (LTAD), di mana, LTAD ini merupakan kerangka kerja pembinaan dan pengembangan atlet secara bertahap yang berfokus pada usia biologis/perkembangan anak (bukan sekadar usia kalender) untuk memaksimalkan potensi fisik, literasi gerak, dan kesehatan seumur hidup). Bagaimana suatu olahraga dibina secara tercana, terstruktur, serta berkelanjutan, hingga pengembangan olahraga jangan panjang.
Dalam perda itu juga dibedah antara olahraga prestasi, pendidikan dan juga olahraga masyarakat. Termasuk di dalamnya olahraga disabilitas di sektor pendidikan. Lalu juga dibahas bagaimana kesinambungan atlet berprestasi, agar mereka tidak pindah ke provinsi lain. Termasuk bagaimana pendanaan keolahragaan daerah.
“Pada prinsipnya dewan setuju. Namun tetap saja usulan ini nantinya akan dievaluasi lagi di Kemendagri nantinya. Revisi pasal per pasal di Ranperda tersebut juga sudah dibahas dengan sejumlah stakeholder terkait keolahragaan dalam Forum Group Discussion (FGD),” kata mantan Kepala DLH Sumbar tersebut.
Penerima Hibah Cukup Banyak
Terkait hibah, dia menilai, sesuai dengan Permendagri, hibah itu diberikan setelah terpenuhinya kebutuhan wajib dan pilihan OPD. Karena, penerima hibah sendiri cukup banyak. Tidak hanya KONI, namun juga ada PMI, Pramuka, masjid/musala, pesantren dan sebagainya.
