Dengan keterbatasan anggaran daerah saat ini, juga diminta kepada BUMD dan BUMN memberikan ruang, untuk ikut membantu pembinaan keolahragaan. Sebab dalam UU PT juga ada tanggung jawab dari BUMD/BUMN melalui CSR secara finansial.
Begitu juga dengan sejauh mana tanggung jawab dari pemerintah daerah terhadap pemenuhan fasilitas-fasilitas keolahragaan. Sebab selama ini, persoalan tersebut selalu menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh berbagai cabang olahraga.
“Seperti yang disampaikan kawan-kawan dari Fasida. Di mana, peralatan yang mereka gunakan itu sudah cukup lama, yakni sejak 2018. Ini tentunya sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Begitu juga dengan cabor-cabor lainnya,” katanya.
Susun DBOD, Pedomani DBON
Dan di dalam Perda Keolahragaan yang dibahas ini ini, juga diamanahkan untuk menyusun Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) Sumbar. Di mana, daerah wajib berpedoman kepada DBON.
Keuntungannya nanti, ketika DBOD sudah disusun, sudah mencantumkan cabor olahraga apa saja yang prioritas. Sehingga kepada cabor tersebut, bisa diberikan hibah langsung. Tidak lagi melalui KONI. Namun sepanjang DBOD ini belum ada, bantuan hibah ini tetap melalui KONI.
Kemudian juga memasukan pasal per pasal yang belum diakomodir. Inilah yang perlu dibahas bersama dengan stakeholder keolahragaan terkait.(zoe)












