Selain itu, ketentuan pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2023. Dalam Pasal 38, terdapat ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang menggunakan fasilitas pasar rakyat tanpa hak sewa ataupun izin resmi.
Bentuk sanksi yang dapat diterapkan secara berjenjang meliputi teguran tertulis, penghentian kegiatan, pengenaan denda administratif, pengosongan lokasi usaha hingga pembongkaran pelataran.
Melalui langkah tersebut, Pemko Bukittinggi berharap kepatuhan pedagang terhadap kewajiban retribusi dapat meningkat. Penertiban juga menjadi upaya pemerintah daerah memastikan seluruh fasilitas pasar yang dikelolanya dimanfaatkan sesuai aturan dan kewajiban pembayaran dipenuhi tepat waktu.(*/zoe)












