Kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik, meliputi 4.922 fasilitas pendidikan dari jenjang TK hingga SMA, 954 fasilitas kesehatan, serta 1.563 tempat ibadah. Selain itu, bencana turut berdampak terhadap 1.193 jembatan dan 2.485 titik jalan.
Bahkan, perubahan aliran sungai tercatat terjadi pada 137 ruas.
“Yang mengungsi 2,1 juta orang lebih. Kemudian rumah yang rusak itu 184 ribu lebih, rusak berat 45.000 lebih. Kemudian ada fasilitas pendidikan sekolah, TK, SD, SMP, SMA 4.922 fasilitas, kesehatan 954, fasilitas ibadah yang rusak 1.563, jembatan 1.193 yang terdampak. Kemudian jalan 2.485 titik dengan sungai bahkan ada yang berubah aliran, itu 137 ruas. Jadi kita melihat bahwa skalanya luas sekali dan dampak kerusakannya sangat tinggi sekali,” kata Tito.
Mengenai perkembangan pemulihan akses transportasi, Tito menyebutkan seluruh jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali fungsional atau dapat dilalui.
Berbeda dengan jalan nasional, pemulihan jalan daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan. Di Aceh, sekitar 94 persen telah diperbaiki, sedangkan Sumatera Utara mencapai 98 persen. Untuk Sumatera Barat, tingkat pemulihan jalan daerah tercatat baru 83 persen sehingga masih terdapat 17 persen yang harus diselesaikan.
Adapun penanganan jembatan daerah juga terus berlangsung. Tito menyebutkan jembatan yang sudah kembali fungsional secara keseluruhan mencapai 604 unit, sementara jembatan yang telah diperbaiki tercatat sekitar 30 persen berdasarkan pemaparan dalam konferensi pers tersebut.
“Untuk jembatan daerah baru 30% yang diperbaiki. Sumut ada 93% lebih, Sumut, Sumbar 38% jalan daerah yang terkena banjir dan longsor perlu perbaikan. Sedangkan jembatan yang sudah fungsional itu totalnya ada 43. Kemudian jembatan daerah itu totalnya sudah fungsional 604, jadi cukup banyak,” ujar Tito.
Tito juga menekankan pentingnya mempercepat pemulihan infrastruktur pengendali air, seperti sungai, tanggul, bendungan, dan jaringan irigasi. Pembenahan sektor tersebut dinilai mendesak karena berkaitan erat dengan keselamatan permukiman, keberlangsungan lahan pertanian, serta pencegahan banjir susulan menjelang musim hujan.
Mengacu pada Prinsip Build Back Better
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP).
Dokumen kebijakan nasional tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Fungsinya menjadi acuan dalam mengarahkan pemulihan berbagai wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Salah satu prinsip utama yang diusung dalam dokumen tersebut adalah build back better, safer and sustainable, yakni membangun kembali infrastruktur dan fasilitas masyarakat dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, serta berkelanjutan.












