SINDOTIME.COM-Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat (1/5), Wali Kota Padang Fadly Amran mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang.
Pertemuan ini berlangsung di kediaman resmi wali kota dan menjadi sarana bagi para buruh untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara langsung kepada pemerintah.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam diskusi tersebut, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, mekanisme pengupahan, hingga perlindungan hak-hak tenaga kerja. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang berimbang dan adil bagi semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Ia juga menilai peringatan May Day sebagai momen penting untuk mempererat komunikasi serta membangun saling pengertian antara pemerintah dan kalangan buruh.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga keseimbangan dalam hubungan industrial. Ia juga menyoroti berbagai program unggulan Pemko Padang yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan layanan BPJS Kesehatan gratis, perluasan akses pendidikan, serta perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Semua upaya tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari pembangunan kota berbasis konsep smart city yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Fadly turut menekankan pentingnya peran lembaga kerja sama tripartit sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menjaga prinsip keadilan dalam hubungan kerja.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota, peninjauan kembali praktik outsourcing dan sistem kontrak kerja, pengawasan terhadap penerapan upah minimum, serta peningkatan perlindungan bagi pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online.












