SINDOTIME.COM-Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri kegiatan sosialisasi sekaligus harmonisasi terkait hukum pidana adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Acara tersebut berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, pada Sabtu (2/5), dan menjadi wadah diskusi antara pemangku adat dan unsur pemerintahan.
Peserta kegiatan mencakup para niniak mamak, pengurus LKAAM, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari dari sejumlah daerah seperti Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Selain itu, hadir pula unsur masyarakat dan lembaga terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang sedang merancang sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertajuk “Penguatan Nagari di Dalam Kota”. Regulasi ini dirancang sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan dan memperkuat peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan perkotaan yang terus berkembang.
Ia menekankan bahwa penguatan nilai-nilai lokal Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari filosofi Tungku Tigo Sajarangan, yang terdiri dari unsur niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Ketiga elemen ini dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, keberadaan nagari di wilayah perkotaan harus memiliki posisi yang jelas, terutama dalam hal relasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Hal inilah yang ingin dipertegas melalui regulasi yang tengah disusun tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga kini masyarakat masih menjadikan niniak mamak dan lembaga adat sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Oleh karena itu, Perda yang disiapkan diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan adat secara nyata, sekaligus mendukung program unggulan seperti Sinergi Nagari, peran Dubalang Kota, serta implementasi Smart Surau.
