Oleh: Dr. M. A. Dalmenda, M.Si
(Dosen Komunikasi Politik Dept Ilmu Komunikasi Fisip Unand)
SINDOTIME.COM-PEMILIHAN Wali Nagari (Pilwana) serentak di Kabupaten Solok berlangsung hari ini, Rabu (9/9) bukan sekadar ritual lima tahunan untuk mencoblos surat suara di dalam bilik TPS. Di balik selembar kertas itu, Pilwana adalah sebuah panggung teater komunikasi politik yang sangat hidup, kolosal, dan sarat akan makna.
Di sinilah sistem demokrasi modern yang berbasis hitungan angka berdialektika secara intim dengan struktur adat Minangkabau yang berbasis pada rasa, kepatutan, dan harmoni komunal.Jika kita meneropong Pilwana dari kacamata komunikasi politik, esensi kontestasi ini bergeser dari sekadar “siapa mendapat apa” menjadi “bagaimana pesan diproduksi, dipertukarkan, dan dimaknai” oleh masyarakat nagari.
Ota Lapau dan Komunikasi Berbasis Kato Pusako. Saluran komunikasi politik dalam Pilwana memiliki keunikan tersendiri karena tidak lagi didominasi oleh riuhnya media sosial atau megahnya baliho di tepi jalan Sumatra. Medium paling otoritatif justru berpindah ke ruang-ruang komunal yang cair: lapo kupi (kedai kopi) dan surau.
Di lapau, pesan politik tidak lagi kaku. Visi, misi, bahkan desas-desus politik diolah menjadi ota lapo—sebuah seni obrolan santai namun tajam yang mampu meruntuhkan atau justru membangun kredibilitas seorang calon wali nagari dalam semalam. Di sinilah public sphere (ruang publik) dalam skala lokal bekerja secara organik.
Selain saluran, kekuatan utama dalam komunikasi politik Pilwana terletak pada kemampuan retorika dan penguasaan simbol budaya oleh para aktornya. Seorang calon pemimpin nagari di Kabupaten Solok dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi verbal yang adaptif terhadap nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Retorika politik yang laku bukanlah jargon-jargon teknokratis yang mengawang, melainkan kelihaian dalam melontarkan pepatah-petitih (kato pusako). Melalui komunikasi non-verbal seperti cara berpakaian, kehadiran di pelataran masjid, hingga gestur tubuh saat menghadiri alek (pesta adat), seorang kandidat sedang mengirimkan pesan visual kepada pemilih bahwa ia adalah sosok yang “merunduk seperti padi” dan paham akan alua jo patuik.
Jinak-Jinak Merpati Politik Lokal: Namun, kedekatan geografis dan emosional dalam ruang lingkup nagari yang kecil melahirkan pisau bermata dua. Hubungan kekerabatan yang erat membuat proses penyampaian pesan politik menjadi sangat sensitif. Polarisasi pasca-pemilihan di tingkat nagari bahkan rentan mengakar lebih dalam dibanding Pemilu level nasional karena para pendukungnya saling bertetangga.
Menyadari kerentanan konflik horizontal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, S.Farm, Apt, yang juga menyandang gelar adat -Panduko Sati, melontarkan sebuah imbauan komunikatif yang krusial. Beliau menegaskan agar masyarakat mengikuti proses pemilihan dengan tertib, menjaga keamanan, serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai pemicu perpecahan.
Pernyataan Ivoni Munir tersebut memuat pesan berlapis yang melampaui sekadar retorika normatif pejabat publik.“Pemilihan Wali Nagari sejatinya adalah pemilihan badunsanak, dari kita, oleh kita dan untuk kita. Mari sikapi perbedaan pilihan dengan ikhlas dan sabar,” ujar Ivoni, sebagaimana dikutip dari media massa.
