Pertama, pemangkasan anggaran akan memicu lonjakan angka kecelakaan dan fatalitas akibat menurunnya standar pengawasan di lapangan . Tanpa dukungan dana yang memadai, kegiatan ramp check atau pemeriksaan kelaikan bus dan truk tidak dapat dilakukan secara rutin. Akibatnya, kendaraan yang tidak layak jalan tetap beroperasi bebas, memperbesar risiko rem blong hingga patah as. Kondisi ini diperparah oleh terbengkalainya fasilitas keselamatan; mulai dari pemasangan rambu dan marka reflektif hingga pengadaan pagar pengaman (guardrail) dan lampu penerangan jalan. Jalanan yang gelap tanpa rambu yang jelas akan berubah menjadi titik buta yang mematikan bagi setiap pengendara
Kedua, pemangkasan anggaran memicu normalisasi pelanggaran di jalan raya . Anggaran keselamatan yang biasanya menyokong operasional jembatan timbang dan pengawasan teknis kini menjadi bekurang, sehingga penindakan terhadap truk bermuatan dan berdimensi lebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi tidak maksimal. Pembiaran terhadap truk ODOL ini bukan hanya masalah beban muatan, melainkan ancaman bagi ketahanan infrastruktur jalan. Jalanan menjadi lebih cepat berlubang dan bergelombang, yang pada akhirnya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan fatal bagi para pengendara sepeda motor.
Ketiga, pemangkasan anggaran memicu krisis sumber daya manusia (SDM) dan penurunan kompetensi pengemudi . Perlu diingat bahwa keselamatan transportasi sangat bergantung pada faktor manusia (human factor). Ketika program pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sertifikasi bagi pengemudi transportasi umum dan barang ditiadakan, akan kehilangan garda terdepan keselamatan jalan. Pengemudi yang tidak dibekali pemahaman mengenai mitigasi kecelakaan atau teknik berkendara defensif ( defensive driving ) akan cenderung mengemudi hanya berdasarkan insting. Ini merupakan pertaruhan berbahaya, terutama saat menghadapi medan jalan yang sulit, terutama pesepeda motor.
Keempat, munculnya kerugian ekonomi yang jauh lebih besar . Pemerintah mungkin merasa telah melakukan ‘penghematan’ dengan memangkas anggaran keselamatan, namun kenyataannya kebijakan ini justru memicu pembengkakan biaya di sisi lain. Total biaya penanganan pasca kecelakaan, mulai dari santunan kematian, biaya perawatan rumah sakit, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak. Ternyata jauh lebih mahal daripada investasi untuk pencegahan. Lebih memprihatinkan lagi, kecelakaan didominasi oleh warga usia produktif (17–45 tahun) sebanyak 58 persen . Kehilangan nyawa di rentang usia ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hilangnya motor penggerak ekonomi bagi keluarga sekaligus bagi negara.












