Opini

Paradoks Efisiensi : Memangkas Anggaran Keselamatan, Mempertaruhkan Generasi Emas

×

Paradoks Efisiensi : Memangkas Anggaran Keselamatan, Mempertaruhkan Generasi Emas

Sebarkan artikel ini
Oleh : Djoko Setijowarno (Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat MTI)

Dari laman Pusiknas Polri, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2025, korban kecelakaan lalu lintas dengan usia kurang 17 tahun (15 persen), usia 17 – 25 tahun (25 persen), usia 26 – 45 thun (33 persen) dan usia 46 – 65 tahun (22 persen). Kecelakaan yang disebabkan sepeda motor tertinggi, yakni sebanyak 76,6 persen.

Kelima, dampak sosial dan psikologis masyarakat . Kecelakaan beruntun yang sering terjadi menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Jika transportasi umum dianggap tidak aman dan akhirnya berhenti beroperasi karena minimnya jaminan keselamatan dari pemerintah, warga di pelosok akan semakin terisolasi secara ekonomi dan akses pendidikan.

Baca Juga  Tahun Ajaran Baru, Mengapa Orang Tua Harus Berutang?

Keselamatan adalah investasi, bukan beban

Segala upaya negara untuk mencetak manusia unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan pendidikan di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda akan terasa sia-sia, jika urat nadi mobilitas kita belum menjamin keselamatan bertransportasi. Tanpa prioritas negara pada keselamatan transportasi, generasi masa depan yang dibangun dengan susah payah justru terancam menjadi angka statistik korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang seharusnya bisa dicegah sedini mungkin.

Baca Juga  Trans Banyumas, Ketika Kolaborasi Lokal Menjadi Tulang Punggung Mobilitas Warga

Anggaran keselamatan transportasi harus dipandang sebagai investasi kemanusiaan. Memangkasnya berarti membiarkan masyarakat bertaruh nyawa setiap kali mereka keluar rumah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan lalu lintas yang selamat dan aman. Keselamatan tidak memiliki nilai rupiah yang sebanding, karena nyawa yang hilang tidak bisa dibeli kembali dengan surplus APBD sekalipun.(*/zoe)