SINDOTIME.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan sistem administrasi keuangan yang lebih transparan, efektif, akurat dan mudah diawasi.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD, DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan BOKKB, penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) Puskesmas, serta sosialisasi penerapan aplikasi SIKANDA-BLUD. Kegiatan berlangsung di Hotel Truntum Padang, Kamis (12/11/2026).
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat memberikan arahan menekankan bahwa setiap pengelolaan anggaran pemerintah harus berpedoman pada aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan. Lebih dari sekadar memenuhi target administrasi, penggunaan anggaran harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, orientasi aparatur dalam mengelola keuangan perlu terus diperbaiki. Sebab, masih terdapat kecenderungan birokrasi yang lebih mengutamakan tingginya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana anggaran terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.
Menurutnya, kehadiran aplikasi SIKANDA-BLUD merupakan bagian dari pembenahan sistem pengelolaan keuangan agar proses pencatatan dan pengawasan dapat berlangsung lebih cepat serta terbuka. Melalui aplikasi tersebut, perkembangan kinerja masing-masing instansi pengelola BLUD dapat dipantau tanpa harus menunggu laporan secara berkala.
“Dengan aplikasi ini, transparansi akan semakin nyata. Kita bisa melihat kecepatan kinerja masing-masing instansi pengelola BLUD, sementara pencatatannya juga dapat dilakukan secara real time,” ujarnya.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat lunak dan sistem teknologi. Kualitas sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi juga menjadi faktor penentu agar penerapannya benar-benar memberikan hasil optimal.
“Sebagus apa pun aplikasinya, tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh petugas yang handal. Oleh karena itu, ikuti pelatihan ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Kita harus menyadari bahwa kegiatan ini menggunakan uang rakyat,” katanya.
Karena itu, seluruh peserta diminta menjadikan pembinaan tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pemanfaatan teknologi juga harus diikuti dengan kedisiplinan serta tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.
Bupati berharap, penerapan sistem digital dapat mempercepat pekerjaan administrasi, meningkatkan ketepatan pencatatan, serta mengurangi potensi kesalahan akibat faktor manusia. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.
