SINDOTIME.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dituntut bekerja keras menggenjot pelaksanaan Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar seluruh masyarakat dapat terdata secara akurat dan memperoleh layanan perlindungan sosial sesuai kebutuhan.
Pasalnya, hingga 11 November 2026, realisasi registrasi di daerah tersebut baru menyentuh angka 32 persen. Capaian ini masih tertinggal dibandingkan persentase nasional yang telah mencapai 50 persen.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Registrasi Perlinsos Digital yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman di Hall IKK Padang Pariaman, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Hendra Aswara, itu menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan sekaligus mempercepat pelaksanaan program.
Dalam arahannya, Hendra menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh petugas, terutama operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kedua unsur tersebut dinilai memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan proses pendataan dan registrasi berjalan maksimal hingga ke tingkat nagari.
Ia mengingatkan bahwa persentase registrasi Padang Pariaman yang masih berada di angka 32 persen menunjukkan perlunya upaya lebih serius dari seluruh pihak terkait.
“Per 11 November ini, capaian kita baru 32 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 50 persen. Artinya, masih panjang perjalanan dan kerja keras yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.
Menurut Hendra, waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan tersebut tersisa sekitar 40 hari. Karena itu, ia meminta seluruh petugas memperkuat komunikasi dan koordinasi, meningkatkan intensitas pendataan, serta memanfaatkan sisa waktu secara efektif untuk mendorong registrasi maupun aktivasi Perlinsos Digital.
Ia berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin dioptimalkan sehingga tidak ada warga yang terlewat dalam proses pendataan dan pendaftaran program tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Padang Pariaman sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, Medi Hendra, mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai progres registrasi di masing-masing nagari.
Selain memeriksa perkembangan capaian, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menginventarisasi persoalan yang menghambat pelaksanaan program di lapangan. Proses evaluasi ini melibatkan kerja sama Dinsos P3A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar pemantauan data dapat dilakukan secara terpadu.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui laporan dari masing-masing nagari, melihat kendala yang dihadapi, serta mencari solusi bersama agar proses registrasi dapat berjalan lebih optimal. Hari ini kita tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah untuk mempercepat pencapaian target,” jelas Medi.
