Iqra menegaskan, DPRD Sumbar memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk para pekerja yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan yang mereka jalani.
“Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman,” katanya.
Ia memastikan aspirasi yang dibawa buruh dan pekerja platform akan menjadi perhatian DPRD Sumbar dan selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait sesuai kewenangan yang dimiliki.
Setelah seluruh tuntutan diterima pimpinan DPRD bersama sejumlah anggota dewan dan Sekretaris DPRD Sumbar, massa secara bertahap membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.20 WIB.
Personel kepolisian yang sebelumnya melakukan pengamanan juga menggelar apel setelah aksi selesai. Kondisi di sekitar Gedung DPRD Sumbar kemudian kembali berjalan kondusif.
Adapun sepuluh tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut meliputi:
Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.
Menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi, sistem outsourcing, PKWT, serta mencegah penyalahgunaan pemagangan.
Menjamin hak buruh memperoleh upah secara layak dan bermartabat.
Menjamin dan melindungi pekerja platform serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
Menjamin hak pesangon buruh dan mencegah terjadinya PHK sepihak.
Memperkuat serikat pekerja, menjamin kebebasan berserikat, serta hak mogok kerja.
Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
Memberikan sanksi dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.
Menjamin dan melindungi buruh perempuan, buruh disabilitas, serta pekerja rentan lainnya.
Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.(*/zoe)












