SINDOTIME.COM – Pemprov Sumbar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar memastikan, tidak akan mengadakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Akhir Tahun. Kondisinya berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya.
Peniadaan program tersebut dikarenakan, Pemprov Sumbar ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Tanpa harus menunggu pemutihan di akhir tahun.
“Kita tahun ini tidak akan mengadakan pemutihan. Karena kita ingin mengupayakan bagaimana tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu bisa meningkat dalam membayar pajak, tanpa harus menunggu adanya pemutihan,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin, Minggu (8/11/2026).
Diakui, berdasarkan hasil evaluasi pemutihan akhir tahun 2025 yang telah dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar terlihat masih saja rendah. Bahkan kebanyakan masyarakat lebih cenderung menunggu program pemutihan akhir tahun.
“Ke depan yang kita harapkan itu bagaimana masyarakat patuh dan taat dalam membayar pajak dan membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada dan membayar pajak tepat pada aturannya,” tegas mantan Kabag Kesra Pemprov Sumbar tersebut.
Ada dua pola yang diterapkan dalam mendorong kesadaran masyarakat Sumbar untuk membayar pajak. Pertama adalah dengan mendekatkan dan kedua dengan mempermudah. Mendekatkan, dalam artian melalui berbagai macam inovasi yang telah dilaksanakan
Seperti misalnya, kalau di kabupaten/kota ada yang namanya Samsat Nagari, Samsat Keliling (Samling), Samsat Carfree Day setiap hari Minggu, lalu setiap hari Jumat ada juga yang namanya Samsat Jumat Pagi (Sajumpa) di Kota Pariaman, kemudian di Kota Padang ada namanya Samsat Jumat Beribadah (Sajadah).
Program-program ini diluncurkan tak lain adalah bagian dari upaya Samsat untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.
Lalu inovasi lainnya yang dilakukan yakni KiosK. Di mana program ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak semudah mengambil uang di ATM. Sebab, wajib pajak tidak bersinggungan dengan petugas yang ada saat melakukan pembayaran pajak.
“Jika selama ini banyak yang mengatakan berurusan dengan samsat itu harus bayar, intinya saya tekankan jangan sampai berurusan dengan calo dalam membayar pajak,” sebut mantan Kabag Kesra Kota Padang tersebut.
Untuk KiosK ini sendiri, katanya dianggarkan sebanyak sembilan KiosK di seluruh Sumbar, meliputi lobi Kantor Gubernur Sumbar, Kantor Bapenda Sumbar, Kantor Samsat Kota Padang, Kantor Samsat Payakumbuh, DPKD Bukittinggi dan juga Pasaman Barat.
