SINDOTIME.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan jalur atau trase pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Hingga kini, rencana proyek tersebut masih melalui proses kajian dan koordinasi dengan berbagai pihak. Karena itu, masyarakat diminta tidak terburu-buru mempercayai kabar yang menyebutkan bahwa jalur tol sudah diputuskan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memastikan bahwa kementerian terkait belum menerbitkan keputusan penetapan lokasi (penlok) untuk pembangunan jalan tol tersebut. Kondisi ini memungkinkan pemerintah masih menerima berbagai masukan dan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan arah pembangunan.
“Hingga saat ini, belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian. Artinya, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang menyebutkan bahwa trase tol sudah ditetapkan,” tegas Mahyeldi.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi ketika berdialog dengan sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keberatan, masukan, serta meminta kejelasan mengenai tahapan perencanaan proyek strategis tersebut.
Menurut Mahyeldi, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat akses transportasi antardaerah. Kehadiran infrastruktur itu diharapkan mampu mempercepat perjalanan, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penentuan jalur tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek pembangunan fisik. Dampak terhadap kehidupan sosial, aktivitas ekonomi warga, kondisi lingkungan, hingga karakteristik daerah yang berpotensi dilintasi harus diperhitungkan secara menyeluruh.
Mahyeldi juga memastikan bahwa pandangan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai aspirasi yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan maupun menentukan kebijakan terkait pembangunan tol.
“Pembangunan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat tentu akan didengar dan menjadi bahan pertimbangan, baik dalam proses perencanaan maupun untuk perumusan kebijakan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat Nagari Pandai Sikek turut mengemukakan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan apabila pembangunan jalan tol melewati kawasan mereka.
Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya potensi terganggunya lahan pertanian produktif, keberadaan tanah ulayat dan tanah pusaka tinggi, kawasan tempat tinggal penduduk, serta kelangsungan usaha kerajinan songket yang selama ini menjadi sumber penghidupan sekaligus salah satu penggerak ekonomi masyarakat Pandai Sikek.
