SINDOTIME.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, mengingatkan para wajib pajak agar tidak melewatkan kesempatan memperoleh penghapusan sanksi administrasi (PSA) hingga 100 persen sebelum 31 Desember 2026.
Ini disampaikan dalam kegiatan Taxpayers’ Gathering 2026 yang diikuti 183 wajib pajak bersama pengurus sejumlah asosiasi dunia usaha di Hotel Santika Padang, Kamis (12/11/2026).
Ia mengimbau wajib pajak terlebih dahulu memeriksa status pelaporan SPT dan tunggakan pajak melalui layanan Coretax maupun dengan meminta bantuan Account Representative (AR) di kantor pajak masing-masing.
Apabila ditemukan kewajiban yang belum diselesaikan, wajib pajak diminta segera menyampaikan atau membetulkan SPT, kemudian melunasi pokok pajak yang terutang. Tahap selanjutnya adalah mengajukan permohonan PSA melalui Coretax atau KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.
“Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Beban pemulihan Sumbar kita pikul bersama, dan manfaat pajaknya pun kembali kepada kita bersama,” kata Tarmizi.
Tarmizi berharap hubungan antara otoritas perpajakan dan dunia usaha di Sumatera Barat semakin kuat. Ia menilai kepatuhan pajak dan pemulihan ekonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
Kontribusi pajak yang dihimpun dari Sumatera Barat nilai jauh lebih kecil dibandingkan anggaran negara yang kembali dibelanjakan untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Sepanjang 2025, setiap Rp1 pajak yang disetorkan dari Ranah Minang berbanding dengan sekitar Rp7 belanja negara yang dialokasikan untuk Sumatera Barat.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak neto dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Barat selama 2025 mencapai Rp4,42 triliun. Sementara itu, total belanja negara yang dikucurkan ke provinsi ini tercatat sebesar Rp31,40 triliun.
PSA menjadi alternatif selain pengampunan pajak
Selain memaparkan perkembangan penerimaan negara, Tarmizi juga menjelaskan kebijakan pemerintah terkait pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Ia menegaskan, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bukan program yang dapat terus diulang dalam waktu berdekatan. Menurutnya, pengampunan pajak idealnya hanya dilaksanakan sekali dalam satu generasi.
Sebagai alternatif untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak memperbaiki kepatuhan, pemerintah menghadirkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).
