“Kami memahami, banyak usaha di Sumbar menanggung dua pukulan sekaligus. Di saat seperti inilah negara hadir, walau kehadirannya sering tidak terlihat langsung. Pajak bekerja seperti fondasi rumah: tidak tampak dari luar, tetapi menopang seluruh bangunan,” ujar Tarmizi.
Ia menjelaskan, kontribusi pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus penanganan dampak bencana. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat adalah penyediaan anggaran APBN sebesar Rp13,08 triliun untuk pemulihan pascabencana Sumbar hingga 2028.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp20,33 triliun kepada 20 pemerintah daerah di Sumatera Barat sepanjang 2025.
Berbagai dukungan tersebut mulai menunjukkan hasil terhadap pemulihan ekonomi. Pada triwulan I 2026, perekonomian Sumbar tumbuh 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Capaian tersebut terjadi ketika perekonomian nasional justru mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.
Ketahanan aktivitas ekonomi daerah juga terlihat dari perkembangan penerimaan perpajakan. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak neto Sumatera Barat mencapai Rp4,39 triliun atau setara 80,1 persen dari target tahunan sebesar Rp5,48 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 35,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara penerimaan pajak bruto tercatat Rp5,31 triliun, tumbuh 15,8 persen. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh penerimaan PPh Pasal 21 yang meningkat 54,2 persen serta PPh Badan yang mengalami pertumbuhan 31,4 persen.
Pajak digital bukan jenis pajak baru
Dalam forum tersebut, Tarmizi turut memberikan penjelasan mengenai penerapan pajak digital yang selama ini dinilai sebagian masyarakat sebagai jenis pungutan baru.
Ia menekankan bahwa pajak digital bukanlah kategori pajak tersendiri. Kebijakan pemerintah lebih diarahkan pada penyesuaian mekanisme pemungutan pajak seiring berkembangnya transaksi perdagangan berbasis teknologi.
Sebagai contoh, mulai 1 Oktober 2026, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah bertugas memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang.
Meski demikian, pedagang orang pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pungutan tersebut, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
Menurut Tarmizi, perkembangan teknologi membuat transaksi perdagangan semakin mudah dilakukan secara daring. Kondisi tersebut sekaligus meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam memantau aktivitas usaha dan mendeteksi praktik penghindaran kewajiban perpajakan.
