“Kemudahan teknologi menggeser transaksi dari luring ke daring. Konsekuensinya, praktik memecah omzet ke beberapa NPWP akan semakin mudah terbaca,” ujarnya.
Pengusaha mempertanyakan kepastian penghapusan sanksi
Pemaparan kebijakan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan persoalan perpajakan maupun kondisi usaha yang mereka hadapi.
Salah seorang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, Vera Laurenzi, menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi pada penghujung 2025 memberikan dampak besar terhadap kegiatan ekonomi di Sumatera Barat.
Kerusakan infrastruktur, termasuk terputusnya sejumlah akses jalan, membuat aktivitas distribusi dan operasional usaha mengalami hambatan. Dalam kesempatan itu, Vera juga meminta penjelasan mengenai jaminan pelaksanaan program PSA.
Ia mempertanyakan apakah penghapusan sanksi administrasi benar-benar memiliki kepastian hukum atau hanya sebatas kebijakan sementara. Kekhawatiran lainnya adalah kemungkinan wajib pajak kembali menghadapi pemeriksaan pada tahun berikutnya setelah memperoleh fasilitas penghapusan sanksi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tarmizi memastikan bahwa pelaksanaan PSA memiliki landasan hukum yang jelas. Menurutnya, ketentuan perundang-undangan beserta aturan turunannya menjadi jaminan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar pernyataan atau janji pemerintah.
“Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sumbar, M. Dhanni Hariyona, mengungkapkan bahwa kalangan pengusaha muda masih menghadapi tantangan berat akibat dampak bencana dan ketidakpastian geopolitik global.
Ia menilai pemulihan ekonomi Sumatera Barat belum sepenuhnya tuntas. Kondisi tersebut semakin terasa karena struktur perekonomian daerah masih banyak bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sementara keberadaan industri berskala besar belum cukup kuat menjadi penopang ekonomi.
Akibatnya, sebagian pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan kegiatan bisnis dan memperoleh keuntungan di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan dan tata cara pengajuan program tersebut dapat diakses melalui laman pajak.go.id/psa atau menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200.(*/zoe)
