“Pengampunan pajak idealnya hanya diberikan sekali dalam satu generasi. Karena itu, kesempatan memperbaiki kepatuhan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA),” jelasnya.
Program PSA mengacu pada PMK 71/2026 sebagai perubahan atas PMK 118/2024, dengan petunjuk pelaksanaan teknis melalui KEP-239/PJ/2026.
Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengalokasian pembayaran tunggakan pajak. Pada aturan sebelumnya, pembayaran utang pajak dibagi secara proporsional untuk melunasi pokok pajak dan sanksi administrasi.
Namun, melalui ketentuan terbaru, pembayaran wajib dialokasikan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pokok pajak. Setelah kewajiban pokok tersebut lunas, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi yang masih tersisa.
Tarmizi juga menguraikan besaran penghapusan sanksi untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status kurang bayar. Apabila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026, sanksi administrasi dapat dihapus seluruhnya atau 100 persen.
Kesempatan berikutnya tetap tersedia, tetapi dengan persentase pengurangan berbeda. Untuk penyampaian SPT pada Januari hingga Maret 2027, pengurangan sanksi diberikan sebesar 50 persen. Sedangkan untuk periode April sampai Juni 2027, besaran pengurangannya mencapai 25 persen.
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus terlebih dahulu melunasi pokok pajak, menyertakan surat pernyataan bermeterai, serta tidak sedang menjalani proses upaya hukum. Pengajuan permohonan PSA dapat dilakukan hingga 1 Oktober 2028.
Mengangkat tema “Sinergi Tanpa Sanksi di Ranah Minang”, forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara otoritas perpajakan dengan para pelaku usaha. Lima organisasi yang turut dilibatkan yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan jaringan di 17 kabupaten/kota, Real Estat Indonesia (REI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Dalam kesempatan itu, Tarmizi turut memperkenalkan pimpinan lima KPP Pratama yang beroperasi di Sumatera Barat, meliputi KPP Pratama Padang Satu, Padang Dua, Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh. Kelima kantor tersebut diharapkan menjadi penghubung sekaligus mitra wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Tarmizi tidak menampik bahwa kondisi perekonomian dan aktivitas usaha di Sumbar menghadapi tekanan cukup berat sepanjang setahun terakhir. Gejolak geopolitik internasional sempat mendorong harga minyak mentah Indonesia mencapai US$117 per barel pada April 2026. Situasi ini berdampak terhadap peningkatan ongkos energi dan distribusi barang.
Tekanan ekonomi juga datang dari dalam negeri. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 mengakibatkan kerusakan serta kerugian yang ditaksir mencapai Rp33,5 triliun. Dampaknya turut tercermin pada pertumbuhan ekonomi daerah yang pada triwulan IV 2025 hanya mencapai 1,69 persen secara tahunan.
