Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhly menjelaskan, capaian tersebut merupakan bagian dari proses panjang transformasi transaksi pemerintah daerah, dari pola tunai menuju non-tunai, kemudian berkembang ke sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan. BPKD Padang Pariaman menyiapkan kanal pembayaran secara digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Transformasi tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi, di antaranya PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB.
Pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemanfaatan QRIS dan Virtual Account (VA) terus diperluas. Saat ini, sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran PBB melalui QRIS.
Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada level sistem atau aplikasi, tetapi mulai diterapkan hingga lini pelayanan di lapangan.
Sementara melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang tidak hanya menyentuh aspek pembayaran, tetapi juga pengelolaan data pendapatan, pencatatan, hingga monitoring. Dengan demikian, digitalisasi diarahkan untuk membangun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih terukur dan terintegrasi.
Fadhly menegaskan, dua penghargaan yang diterima Padang Pariaman bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi terhadap proses transformasi yang masih terus dikembangkan.
Di bawah kepemimpinannya, BPKD mengarahkan digitalisasi tidak sekadar untuk mengubah cara pembayaran, tetapi juga untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat kualitas data dan monitoring, serta menghadirkan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.
“Masih ada proses yang harus kita perbaiki. Masih ada sistem yang harus kita integrasikan. Masih ada layanan yang perlu kita sederhanakan dan masih ada masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan layanan digital,” ungkapnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata pada banyaknya aplikasi atau tersedianya kanal pembayaran digital.
“Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar mampu membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah,” tegas M. Fadhly.
Capaian pada ETPD Partnership Gathering 2026 tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus mengembangkan ekosistem transaksi digital, memperluas penggunaan kanal pembayaran non-tunai, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan dan mudah diakses masyarakat.(*/zoe)
