SINDOTIME.COM–Sebanyak enam pasangan yang diduga bukan pasangan suami istri diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam operasi pengawasan sejumlah tempat penginapan, Sabtu dini hari (26/9/2026).
Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Satpol PP menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) sekaligus memastikan aktivitas usaha penginapan di Kota Padang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kegiatan itu, petugas menyambangi sejumlah penginapan yang berada di Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara. Pengawasan dipimpin Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (SDA) Satpol PP Kota Padang, Malizar Ade, bersama Kepala Seksi Bina Potensi Satpol PP Kota Padang, Suwondo.
Saat pemeriksaan berlangsung di salah satu penginapan di kawasan Padang Barat, petugas menemukan sejumlah tamu yang diduga melanggar ketentuan. Enam pasangan kemudian diamankan karena tidak dapat menunjukkan dokumen pernikahan resmi.
“Pada pengawasan kali ini ada beberapa penginapan yang kita lakukan pemeriksaan. Sangat disayangkan, di salah satu penginapan masih kita temukan adanya pelanggaran,” ujar Malizar Ade, Sabtu (26/9/2026).
Keenam pasangan tersebut selanjutnya dibawa ke Markas Satpol PP Kota Padang untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut.
“Pada pengawasan kali ini sebanyak enam pasangan ilegal kita amankan dari penginapan tersebut, langsung kita bawa ke Mako Satpol PP Kota Padang,” tutur Ade.
Setibanya di Mako Satpol PP, seluruh orang yang terjaring dalam operasi tersebut diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum dan peraturan daerah yang berlaku.
Selain proses pemeriksaan, Satpol PP juga menyiapkan langkah pembinaan dengan memanggil pihak keluarga masing-masing individu yang diamankan. Pemanggilan tersebut ditujukan untuk memberikan pengarahan serta mencegah kejadian serupa kembali terulang.
Penindakan juga tidak hanya diarahkan kepada para tamu penginapan. Pengelola atau pemilik tempat usaha yang menjadi lokasi ditemukannya pelanggaran turut akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai aturan.












