Sumbar

Arry Yuswandi : Pengisian Jabatan ASN di Pemprov Sumbar Berbasis Kinerja

×

Arry Yuswandi : Pengisian Jabatan ASN di Pemprov Sumbar Berbasis Kinerja

Sebarkan artikel ini
(foto : pemprov sumbar)

SINDOTIME.COM-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan proses pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi pegawai ataupun intervensi dari pihak luar. Penempatan aparatur sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, seusai melantik empat pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemprov Sumbar, Selasa (1/9/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Lantai III Kantor Gubernur Sumbar.

Arry menjelaskan, keputusan terkait promosi, mutasi hingga demosi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan evaluasi aparatur. Berbagai aspek menjadi pertimbangan, mulai dari capaian kerja, kompetensi, hingga sikap dan perilaku pegawai.

Ia menilai keberhasilan seorang ASN tidak bisa diukur hanya berdasarkan banyaknya pekerjaan yang mampu diselesaikan. Lebih dari itu, kualitas hasil pekerjaan juga menjadi indikator penting dalam menentukan penilaian.

Baca Juga  Jagalah Hati Sebelum Menjaga yang Lain, Pesan Inspiratif Zarisman Tanjung Diapresiasi Kankemenag Yasril

“Promosi, mutasi, demosi ukurannya adalah kinerja. Kinerja itu tidak hanya yang dihitung secara jumlah intensitas pekerjaan atau kuantitatif, tapi juga dari kualitas hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan,” tegas Arry.

Penilaian ASN Tak Hanya Berorientasi Kuantitas

Arry menyebut penilaian terhadap aparatur tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Instrumen tersebut tidak hanya mengukur hasil pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek perilaku ASN dalam menjalankan tugas.

Dari evaluasi tersebut, seorang pegawai dapat diketahui apakah kinerjanya berada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau justru melampaui harapan yang ditetapkan.

Karena itu, Arry meminta ASN tidak memandang hasil penilaian sebagai sekadar angka atau catatan administratif. Menurutnya, evaluasi yang diberikan pimpinan juga menjadi petunjuk mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pegawai.

Baca Juga  Percepat Digitalisasi Adminduk, Genjot Aktivasi IKD di Masyarakat

“Dalam hasil penilaian SKP, orang yang dinilai harusnya bisa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh atasannya itu sebenarnya mengandung harapan. Tidak hanya menilai sesuai kenyataan, tapi ada harapan di dalamnya,” katanya.

Ia kembali memastikan tidak ada mekanisme pengisian jabatan yang didasarkan pada permintaan pribadi ASN. Bahkan, permintaan dari pihak tertentu untuk menempatkan seorang pegawai pada posisi tertentu tidak menjadi dasar bagi pengambilan keputusan.

Arry menyatakan Gubernur Sumbar Mahyeldi tidak pernah memberikan ruang bagi praktik semacam itu dalam proses pengisian jabatan.