Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) menjadi perangkat daerah yang berperan sebagai leading sector. Namun, pemeriksaan dan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan sejumlah instansi teknis lainnya, seperti Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, hingga RSUD.
Pemkab Padang Pariaman memastikan seluruh jajaran akan mendukung proses pemeriksaan tersebut. John Kenedy Azis menegaskan, setiap catatan teknis maupun rekomendasi yang muncul dari pemeriksaan BPK akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
Langkah itu diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.(*/zoe)
