Oleh : Dr. M. A. Dalmenda, M.Si
(Dosen Komunikasi Politik Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand)
SINDOTIME.COM – TANAH di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka belum sepenuhnya kering dari air mata. Sisa-sisa amukan galodo yang merajang kawasan Arosuka masih menyisakan lara mendalam di sanubari anak nagari; puing-puing rumah yang karam oleh lumpur, serta trauma yang tertanam dalam di bawah bayang-bayang Gunung Talang. Adat seolah mengingatkan kito, “Kaluak paku kacang paranggi, ruak-ruak aka di rimbo, batanam tabu di bibia, pucuak dicinto ulam tibo, nan ditanam itu nan dituai.”
Ironisnya, di saat rakyat sedang tarangang-angang memungut sisa hidup yang porak-poranda, sebuah polemik baru ditiupkan dari balik meja kekuasaan: wacana memindahkan kembali pusat pemerintahan dari Arosuka ke Koto Baru. Wacana yang bergulir bagai bola api ini seketika memantik petuah dan sentilan keras dari mantan bupati dua periode, Gamawan Fauzi Dt. Rajo Nan Sati.
Bagi masyarakat yang sedang ringkih, kritik sang tokoh adalah tamparan keras bagi ambisi elit—sebuah penegasan bahwa menyelamatkan “sabuk hijau” dan menata hulu sungai jauh lebih mendesak daripada syahwat memindahkan singgasana kekuasaan ke ranah yang lama.
Lebih memuakkan dari sekadar perdebatan geografis ini adalah bebalnya institusi yang memegang corong informasi daerah. Di sinilah letak kegagalan fatal itu: Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Solok, khususnya peran Humas, justru memilih berdiam diri layaknya menara gading yang angkuh dan beku.
Padahal petuah adat mangatoan, “Bakato peliharalah lidah, bajalan peliharalah kaki, kato anjiang panggongong lari, kato manusia bamakna baukua.”
Di saat masyarakat berteriak butuh panyajuak hati demi kepastian nasib, Humas justru hadir bagai robot birokrasi tanpa empati. Mereka lumpuh dalam menerapkan falsafah kato nan ampek, gagal total membaca situasi psikologis warga yang sedang dirundung duka, dan hanya sibuk memoles citra pejabat lewat rilis seremonial yang miskin substansi.
Ruang publik dibiarkan gersang tanpa edukasi, sementara akun-akun resmi daerah hanya dipenuhi lip service kosmetik yang tidak menyentuh akar kegelisahan publik.
Dosa kehumasan ini kian tak berampung karena Kominfo gagap menempatkan pers, media massa, dan organisasi profesi wartawan pada khitah tupoksinya yang sejati. Sebagai pilar keempat demokrasi, jurnalis profesional dan wadah organisasinya adalah mitra kerja strategis yang berfungsi sebagai mata, telinga, sekaligus penyambung lidah publik yang sah. Ketika riak pemindahan pusat pemerintahan mencuat pasca-bencana,
Humas Kominfo seharusnya merangkul awak media untuk mendiseminasikan informasi yang jernih, faktual, dan mendidik guna mengawal jalannya pemerintahan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Candra secara akuntabel.
Namun yang terjadi adalah anomali; institusi ini menutup diri, membiarkan para pemburu berita berjalan meraba-raba dalam ketidakpastian data, dan membiarkan check and balance jurnalisme tersumbat.
