SINDOTIME.COM-Perombakan struktur birokrasi kembali mewarnai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar Mahyeldi dijadwalkan melantik enam pejabat eselon II pada Rabu (2/9/2026) sore ini sebagai bagian dari penataan dan penyegaran organisasi di lingkungan Pemprov Sumbar.
Keenam nama yang masuk dalam agenda pelantikan tersebut ditempatkan pada sejumlah jabatan strategis. Mereka adalah Medi Iswandi yang diproyeksikan mengisi posisi di BPSDM Sumbar, Yozawardi sebagai Asisten II, Mahdianur di PMD, Tasliatul Fuadi di Dispora Sumbar, Deti Segeh di DLH Sumbar, serta Adib Alfikri yang dipercaya menduduki jabatan Asisten III.
Pengisian sejumlah posisi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menata kembali komposisi pejabat pimpinan tinggi pratama. Penempatan itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan program pemerintahan.
Di tengah agenda pelantikan tersebut, dinamika mutasi di lingkungan Pemprov Sumbar juga belum sepenuhnya berhenti. Beredar informasi mengenai kemungkinan dilaksanakannya mutasi tahap berikutnya atau gelombang kedua.
Evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah disebut menjadi salah satu pertimbangan yang dapat memengaruhi kebijakan tersebut. Sejumlah OPD dikabarkan berpotensi mengalami perubahan pejabat dalam proses lanjutan, bahkan terdapat prediksi tiga OPD akan menghadapi kekosongan jabatan.
Meski demikian, informasi mengenai mutasi gelombang kedua tersebut sejauh ini masih berkembang secara internal dan belum mendapat kepastian resmi dari Pemprov Sumbar.
Perhatian juga tertuju pada dua pejabat yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Nama keduanya disebut masuk dalam bahan evaluasi berkaitan dengan sejumlah persoalan. Namun sampai agenda pelantikan hari ini berlangsung, kedua pejabat tersebut masih tercatat menjalankan tugas pada jabatan masing-masing.
Belum diketahui apakah kedua pejabat itu akan ikut terdampak apabila mutasi lanjutan benar-benar dilaksanakan. Ketidakpastian tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan aparatur sipil negara mengenai arah penataan birokrasi Pemprov Sumbar berikutnya.
