Dari alokasi APBN, sebanyak 198.000 batang bibit kelapa telah didistribusikan untuk pengembangan perkebunan seluas 1.800 hektare. Program ini menjangkau 164 kelompok tani.
Untuk menunjang pertumbuhan tanaman, petani juga memperoleh dukungan 594.000 kilogram pupuk organik. Pemerintah turut menyediakan bantuan biaya tenaga kerja pembuatan lubang tanam dengan alokasi 13 hari orang kerja (HOK) untuk setiap hektare lahan.
Sementara itu, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat, disalurkan tambahan 7.000 batang bibit kelapa yang diperuntukkan bagi pengembangan lahan seluas 58 hektare.
Diversifikasi komoditas perkebunan juga dilakukan dengan menyalurkan 15.000 batang bibit kayu manis untuk areal seluas 25 hektare dan 20.000 batang bibit kakao bagi pengembangan perkebunan seluas 20 hektare.
Pengembangan sejumlah komoditas tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pendapatan petani sekaligus memperkuat potensi perkebunan daerah.
Distribusi Benih dan Bibit untuk Menjaga Produksi Pangan
Pada subsektor tanaman pangan, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan benih untuk mempercepat penanaman kembali lahan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Sebanyak 17.050 kilogram benih padi didistribusikan untuk mendukung rehabilitasi sawah seluas 682 hektare. Kemudian, terdapat bantuan 2.850 kilogram benih jagung untuk lahan terdampak bencana seluas 190 hektare.
Di luar program pemulihan, pengembangan jagung melalui kegiatan reguler yang bersumber dari APBN juga dilaksanakan dengan penyaluran 7.500 kilogram benih untuk lahan seluas 500 hektare.
Sektor hortikultura turut menjadi sasaran pengembangan. Pemerintah menggarap kawasan cabai yang terdampak bencana dengan cakupan 14 hektare. Sedangkan pengembangan cabai reguler menggunakan teknologi mulsa dilakukan pada lahan seluas empat hektare.
Untuk mengembalikan produktivitas kawasan buah-buahan, bantuan bibit juga disalurkan kepada kelompok tani. Rinciannya, 2.150 batang bibit manggis untuk lahan 21,5 hektare, 13.150 batang bibit durian bagi areal 131,5 hektare, serta 11.150 batang bibit alpukat untuk pengembangan lahan seluas 111,5 hektare.
Kolaborasi Lintas Pemerintahan Percepat Pemulihan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan, keseluruhan program tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam membantu petani bangkit setelah bencana, memperbaiki kapasitas produksi, serta menjaga ketersediaan pangan di daerah.
Keterlibatan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut.
