SINDOTIME.COM-Program peningkatan kebersihan lingkungan bertajuk Padang Rancak Award (PRA) 2026 yang diinisiasi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup terus digencarkan dengan pendekatan yang lebih luas dan langsung menyentuh masyarakat. Selain memanfaatkan media massa dan platform digital, sosialisasi kini dilakukan secara langsung di rumah ibadah seperti masjid dan musala di berbagai wilayah kota.
Langkah ini melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara aktif. Para pejabat dari berbagai tingkatan, mulai dari eselon II, III, IV hingga pejabat fungsional, diterjunkan ke lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk menyampaikan informasi terkait program tersebut. Kebijakan ini diambil setelah rapat internal pemerintah kota, yang kemudian menetapkan bahwa sosialisasi berbasis komunitas menjadi strategi utama untuk meningkatkan partisipasi warga.
Setiap ASN menjalankan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Dalam pelaksanaannya, mereka membacakan sambutan resmi Wali Kota Padang yang berisi ajakan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung kesuksesan PRA 2026.
Untuk memastikan kegiatan berjalan optimal, pemerintah kota terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan kepada pengurus masjid dan musala. Pengurus diminta menghadirkan tokoh masyarakat, ketua RW, dan RT saat sosialisasi yang umumnya dilakukan selepas salat subuh, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau elemen penting di lingkungan tersebut.
Dari sisi pengawasan, setiap ASN yang ditugaskan wajib melaporkan kehadirannya melalui sistem absensi berbasis Single Sign On (SSO). ASN yang tidak menjalankan tugas sosialisasi akan dikenai sanksi administratif berupa teguran dari atasan langsung.
Padang Rancak Award 2026 sendiri merupakan kompetisi kebersihan tingkat kota yang berlangsung sejak 1 April hingga 5 Mei 2026. Pada tahap awal, sebanyak 3.456 RT diwajibkan mendaftarkan diri melalui aplikasi Padang Mobile. Proses penilaian kemudian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari lurah dan camat, dilanjutkan oleh relawan lapangan, hingga akhirnya dinilai oleh tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan jurnalis.
