SINDOTIME.COM–Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mendapat kepercayaan menjadi salah satu pembicara pada sesi Leaders Talk Leimena Conference 2026 yang digelar di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (27/7). Dalam forum nasional yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI tersebut, Annisa menjadi satu-satunya kepala daerah dari luar Pulau Jawa yang diundang untuk berbagi pengalaman membangun pelayanan kesehatan primer tersebut.
Pada sesi diskusi itu, Annisa tampil bersama Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP., serta Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Khusus Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Mengawali paparannya, Annisa menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, menurutnya, penguatan pelayanan kesehatan primer tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh daerah.
Menurut Annisa, tantangan yang dihadapi Kabupaten Dharmasraya bukan hanya keterbatasan tenaga kesehatan dan dokter spesialis, tetapi juga bagaimana memastikan pelayanan mampu menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah yang luas. Kondisi tersebut diperberat oleh masih terbatasnya fasilitas kesehatan serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat.
Ia mengatakan, tantangan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar mau melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Upaya promotif dan preventif, menurutnya, menjadi pekerjaan yang sama pentingnya dengan pelayanan kuratif.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengubah pendekatan pelayanan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui penguatan Puskesmas Pembantu (Pustu). Salah satu inovasi yang dijalankan adalah LADO KUTU (Layanan Dokter ke Pustu), yakni menghadirkan dokter secara berkala ke pustu agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan kesehatan, pemeriksaan, dan deteksi dini penyakit.
Annisa menjelaskan, keberhasilan Integrasi Layanan Primer (ILP) juga ditentukan oleh peran bidan wilayah, perawat, dan kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan. Mereka aktif mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan edukasi kesehatan, pendampingan, sekaligus skrining awal bagi masyarakat yang berisiko.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu didukung dengan penyediaan alat skrining yang memadai agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal saat turun langsung ke lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kader kesehatan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer.
Di bidang pencegahan stunting, Annisa mengatakan pemerintah daerah mengintegrasikan bantuan permakanan bagi ibu hamil dengan kewajiban pemeriksaan rutin di Posyandu. Melalui kebijakan itu, bantuan gizi diberikan bersamaan dengan pemantauan kesehatan ibu dan anak sehingga risiko stunting dapat dideteksi sejak dini.
Annisa juga menyoroti pentingnya penyempurnaan sistem informasi kesehatan. Ia berharap berbagai aplikasi pelayanan kesehatan dapat terintegrasi sehingga memudahkan tenaga kesehatan melakukan pencatatan dan pemantauan masyarakat, sekaligus mengurangi beban administrasi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.
Menutup paparannya, Annisa berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya agar transformasi pelayanan kesehatan primer dapat berjalan lebih merata di seluruh Indonesia.
“Kami yang kecil-kecil di ujung ini berharap mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah pusat, sehingga tidak semakin tertinggal dan masyarakat kami dapat menikmati pelayanan kesehatan yang setara dengan daerah-daerah lainnya,” ujar Annisa.(*/zoe)
