Padangpariaman

DPRD Padang Pariaman Terimas Usulan Delapan Ranperda untuk Propemperda 2027

×

DPRD Padang Pariaman Terimas Usulan Delapan Ranperda untuk Propemperda 2027

Sebarkan artikel ini
(foto : dprd padang pariaman)

Di bidang perumahan, Pemkab Padang Pariaman mengajukan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan ini akan menjadi pedoman dalam merencanakan kawasan hunian yang teratur, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan tersebut, pembangunan perumahan diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek fisik kawasan, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

Sektor pariwisata turut menjadi perhatian melalui pengajuan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027–2045.

Pemerintah daerah ingin menjadikan kekayaan alam, budaya, tradisi, serta adat istiadat sebagai kekuatan utama dalam pengembangan pariwisata. Perencanaan jangka panjang tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan.

Penataan Nagari dan Kepastian Tata Ruang

Pada aspek pemerintahan terendah, pemerintah daerah mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari.

Baca Juga  Disapu Banjir, Sebagian Ikan Milik Pokwasmas Dusun Baru Hanyut

Penyesuaian regulasi tersebut diperlukan untuk mengikuti perkembangan ketentuan perundang-undangan mengenai desa. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan nagari diharapkan semakin baik dan memiliki landasan hukum yang sesuai dengan aturan terbaru.

Selain perubahan aturan mengenai wali nagari, Pemkab Padang Pariaman juga mengajukan Ranperda tentang Pembentukan Delapan Belas Nagari Definitif.

Usulan ini merupakan kelanjutan dari pembentukan 15 nagari persiapan melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025. Selanjutnya, pemerintah daerah menambah tiga nagari persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026, yakni Lambah Ujung Tanah, Kuarai Taji Tangah, dan Aua Malingang Barat.

Pembentukan nagari definitif diharapkan memperpendek rentang kendali pemerintahan, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah nagari.

Baca Juga  Forki Padang Pariaman Rencanakan Latihan Gabungan, Ajang Silaturahmi dengan Karateka

Jika seluruh nagari persiapan tersebut mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai nagari definitif, Kabupaten Padang Pariaman nantinya akan memiliki total 121 nagari.

Selanjutnya, pemerintah daerah mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020–2040.

Pembaruan aturan tata ruang ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pemanfaatan ruang di daerah dengan regulasi nasional. Kepastian mengenai peruntukan ruang juga dibutuhkan masyarakat, dunia usaha, dan investor agar aktivitas pembangunan memiliki pedoman yang jelas.

Dengan penataan ruang yang lebih sesuai dengan perkembangan kebijakan, pemerintah daerah berharap potensi perselisihan pemanfaatan lahan dapat diminimalkan dan pembangunan berjalan searah dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat.