Padangpariaman

DPRD Padang Pariaman Terimas Usulan Delapan Ranperda untuk Propemperda 2027

×

DPRD Padang Pariaman Terimas Usulan Delapan Ranperda untuk Propemperda 2027

Sebarkan artikel ini
(foto : dprd padang pariaman)

SINDOTIME.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai menyiapkan sejumlah regulasi strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun mendatang. Sebanyak delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diajukan untuk menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Usulan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melalui nota penjelasan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Hendra Aswara dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (18/11/2026).

“Delapan Ranperda ini akan dimasukan ke Propemperda tahun 2027,” ujar Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi saat memimpin sidang di ruang rapat utama DPRD Padang Pariaman, Rabu (18/11/2026).

Propemperda ini dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan secara terarah, terencana, dan terintegrasi. Setiap produk hukum yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga  Suami Tersandung Masalah Hukum, Ibu dan Anak Berjuang Hidupi Keluarga jadi Kuli Batu

keberadaan Propemperda juga diperlukan agar setiap regulasi memiliki sasaran yang terukur, tidak terjadi tumpang tindih aturan, dan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Delapan Ranperda Menyasar Berbagai Sektor

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis dalam penjelasannya menegaskan bahwa dari delapan regulasi yang diajukan yakni, pembaruan aturan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu agenda penting. Penyusunannya diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sekaligus mengakomodasi perkembangan ketentuan sektoral lainnya.

Regulasi tersebut nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat yang bertugas menegakkan peraturan daerah. Selain itu, keberadaannya menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang aman, tertib, nyaman, dan harmonis.

Baca Juga  Bangun Indonesia Mulai dari Keluarga, Demi Generasi Emas 2045

Usulan berikutnya menyangkut penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Anai. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan dan operasional perusahaan, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada penghujung 2025 merusak sejumlah fasilitas penyediaan air bersih.

Kerusakan pada bangunan pengambilan air baku serta jaringan pipa transmisi dan distribusi milik Perumda Tirta Anai diperkirakan menyebabkan kerugian sekitar Rp35 miliar. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan permodalan agar perusahaan mampu melakukan pemulihan infrastruktur sekaligus meningkatkan kembali pelayanan air bersih kepada masyarakat.