Adapun usulan terakhir berkaitan dengan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Padang Pariaman Agro Sejahtera.
Pembentukan badan usaha milik daerah tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sektor pertanian, terutama tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pengelolaannya direncanakan mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari kegiatan hulu hingga pemasaran hasil di sektor hilir.
Kehadiran perusahaan daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis agribisnis, menciptakan peluang pekerjaan, serta memberikan nilai tambah bagi hasil produksi pertanian. Pada akhirnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun pelaku usaha pertanian.
Enam Perda Ditargetkan Tuntas pada 2026
Selain memaparkan rencana pembentukan regulasi untuk 2027, Sekda Hendra Aswara juga menyampaikan laporan perkembangan penyusunan produk hukum daerah sepanjang 2026.
Hingga penyampaian nota penjelasan tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah mengundangkan dua Peraturan Daerah. Keduanya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026.
Di sisi lain, terdapat empat Ranperda yang telah menuntaskan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Tahapan berikutnya adalah fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat.
Keempat rancangan regulasi tersebut meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta permukiman kumuh; perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato; serta perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah daerah menargetkan enam Perda dapat ditetapkan selama 2026, sepanjang tahapan fasilitasi dan penetapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Sementara itu, dua Ranperda mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai sebenarnya telah melewati proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Namun, karena belum memasuki pembahasan bersama DPRD, kedua rancangan regulasi tersebut kembali dimasukkan dalam daftar usulan Propemperda 2027.
Bupati Minta Pembahasan Berjalan Sesuai Tahapan
Menutup penyampaian nota penjelasan, Bupati John Kenedy Azis meminta dukungan seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD agar proses pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana dengan baik.












