Ia mengharapkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat, mengingat setiap Ranperda harus melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Tahapan tersebut mencakup penyusunan naskah akademik, harmonisasi rancangan, pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah, hingga proses fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat.
Pemkab Padang Pariaman selanjutnya menyerahkan delapan usulan Ranperda tersebut kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai bagian dari Propemperda 2027 dan diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Melalui agenda legislasi tersebut, pemerintah daerah berharap tersedianya landasan hukum yang semakin kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan Padang Pariaman yang lebih terencana, merata, dan berkesinambungan.
Turut hadir unsur pimpinan dan anggota legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan. (*/zoe)












