Menurutnya, keberhasilan program penyediaan gizi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan. Lebih dari itu, makanan yang diberikan harus memenuhi standar kualitas dan keamanan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan penerima manfaat.
Bupati juga meminta agar setiap temuan di lapangan segera ditindaklanjuti. Pengelola SPPG diminta melakukan pembenahan terhadap sarana dan tata kelola yang belum sesuai, termasuk aspek IPAL, penyimpanan bahan dan sisa makanan, serta pengelolaan minyak jelantah dan limbah penggorengan.
“Kalau ada yang belum sesuai, segera diperbaiki. Jangan menunggu ada masalah baru kita bertindak,” ujarnya.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Pengawasan dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam aktivitas operasional SPPG.
Kepala Dinas Kesehatan bersama jajaran juga diminta memperkuat pelatihan dan pengawasan terhadap aspek higiene, sanitasi dan keamanan pangan di setiap SPPG.
Bupati berharap seluruh pengelola SPPG memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas makanan, kebersihan lingkungan dapur, serta keamanan pangan.
“Yang kita jaga bukan sekedar programnya, tapi kesehatan masyarakat yang menerima manfaatnya. Oleh karena itu, standar harus dipenuhi dan setiap kekurangan harus segera dibenahi,” katanya.
Peninjauan langsung ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan program penyediaan gizi berjalan secara nyata, transparan, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(*/zoe)
