SINDOTIME.COM – Pemerintah terus memperkuat perlindungan sosial masyarakat melalui keberlanjutan program bantuan pangan nasional. Di Kota Padang, sebanyak 74.716 warga tercatat sebagai penerima bantuan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan total alokasi mencapai 2.241.480 kilogram.
Penyaluran bantuan dari Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (03/11/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, sejumlah anggota DPRD Sumbar, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Maruly Abraham Syah, Camat Koto Tangah, serta ratusan masyarakat penerima bantuan.
Dari keseluruhan kuota bantuan untuk Kota Padang, Kelurahan Lubuk Buaya memperoleh alokasi sebanyak 33,960 ton beras yang diperuntukkan bagi 1.132 keluarga penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan memperpanjang pelaksanaan program bantuan pangan nasional yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada September 2026. Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember sebagai langkah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan cuaca.
Menurutnya, bantuan beras tanpa biaya diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 4. Penyalurannya dilakukan sekaligus atau dirapel dengan total 30 kilogram untuk setiap penerima.
“Perpanjangan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, di tengah dinamika perubahan musim. Bantuan pangan gratis bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 disalurkan secara rapel, masing-masing sebanyak 30 kilogram,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain program bantuan cuma-cuma tersebut, pemerintah juga menyiapkan satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi. Beras ini disediakan agar masyarakat luas tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, Maigus Nasir mengatakan Pemko Padang menggunakan sistem perlindungan sosial yang diterapkan Kementerian Sosial RI sebagai acuan dalam menentukan penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pendataan dan memastikan distribusi beras benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap terjaganya ketahanan pangan di Kota Padang.
“Kami berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kota Padang. Kami juga berharap dukungan pengawasan dari Bulog serta DPR RI agar penyaluran bantuan pangan berjalan tertib,” ungkap Maigus Nasir.
