SINDOTIME.COM–Persoalan perlindungan anak di Sumatera Barat masih menjadi tantangan serius. Hasil awal Program PANTAU SUMBAR mengungkapkan bahwa sekitar 21 persen anak di provinsi tersebut mengaku pernah menjadi korban kekerasan. Temuan ini dinilai sebagai sinyal peringatan yang membutuhkan respons bersama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah hingga lingkungan keluarga.
Data tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat menghadiri Festival Anak Sumbar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Istana Gubernuran Sumbar, Minggu (26/7).
Mahyeldi menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata. Menurutnya, penghormatan terhadap hak-hak anak harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada anak, program yang berkesinambungan, serta dukungan nyata dari seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau kita benar-benar sayang kepada bangsa, negara, dan daerah ini, maka tidak ada pilihan selain mencurahkan perhatian secara maksimal kepada anak-anak kita. Harapan yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi agenda pembangunan kita bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sementara Program PANTAU SUMBAR (Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Sumbar Tangguh 2045) memperlihatkan berbagai persoalan yang masih membayangi kehidupan anak-anak di Sumbar.
Selain angka kekerasan yang cukup tinggi, survei tersebut juga menemukan ribuan anak mengaku mengalami rasa kesepian dan kehilangan harapan. Bahkan, lebih dari seribu anak menunjukkan kecenderungan untuk mengakhiri hidup.
Menurut Mahyeldi, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Mahyeldi.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sejumlah kebijakan yang tengah diperkuat meliputi pengembangan Sekolah Rakyat, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, penyediaan transportasi sekolah yang aman, penguatan kawasan tanpa asap rokok, peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, penyediaan lebih banyak ruang publik ramah anak, hingga perluasan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyoroti 15 poin Suara Anak Sumbar yang disampaikan Forum Anak Sumbar sebagai bentuk aspirasi generasi muda kepada pemerintah. Beragam usulan itu mencakup pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan, penyediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak, akses terhadap informasi yang layak, pencegahan perkawinan usia anak, penguatan kawasan bebas rokok, percepatan penanganan stunting, pendidikan inklusif, penyediaan transportasi menuju sekolah yang aman, perlindungan dari kekerasan dan perundungan, hingga keamanan anak di ruang digital.
