Pemerintah berharap pengaturan tersebut dapat meminimalkan kemacetan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar kawasan revitalisasi.
Di sisi lain, Pemko Padang menyadari bahwa proyek yang berlangsung sekitar enam bulan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang, pelaku usaha, pengguna jalan, dan masyarakat sekitar. Karena itu, pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang mungkin terjadi selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pedagang, pelaku usaha, pengendara, serta seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan dan gangguan aktivitas yang ditimbulkan selama proses pembangunan ini berjalan,” ujar Fizlan Setiawan.(*/zoe)
