Dalam paparannya, Andre mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, niniak mamak, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mendukung persiapan pembangunan melalui komunikasi dan dialog yang terbuka.
Andre menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Januari 2027. Ia juga menegaskan bahwa tanah, bangunan, maupun tanaman milik masyarakat yang terdampak akan melalui proses penggantian sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan transparansi.
Ia meminta dukungan Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, serta para niniak mamak dan tokoh masyarakat agar proses persiapan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Berdasarkan paparan rencana pembangunan, trase Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin direncanakan melintasi wilayah Kabupaten Padang Pariaman sepanjang sekitar 10,48 kilometer, khususnya di Kecamatan 2 × 11 Kayu Tanam, yang mencakup Nagari Guguak dan Kapalo Hilalang. Kebutuhan lahan atau Right of Way (ROW) untuk pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan mencapai sekitar 99,36 hektare.
Perencanaan tersebut juga mencakup sejumlah bangunan perlintasan, seperti jembatan, underpass, box underpass, dan overpass. Penentuan trase turut mempertimbangkan kondisi kawasan sekitar, termasuk kawasan hutan, mata air wisata, area pemakaman, jalan nasional Padang–Bukittinggi, bekas rel kereta api, serta jaringan listrik tegangan tinggi 150 KV.
Setelah penyampaian sambutan dan paparan Andre Rosiade, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro mengenai rencana pembangunan jalan tol. Selanjutnya, sesi diskusi dan dialog dibuka bagi masyarakat, wali nagari, serta wali korong di Kecamatan 2 × 11 Kayu Tanam untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan aspirasi terkait rencana pembangunan tersebut.
Melalui dialog ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta hak-hak yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan tanah. Keterlibatan masyarakat sejak tahap persiapan menjadi bagian penting untuk membangun pemahaman bersama dan meminimalkan kesalahpahaman selama proses pembangunan berlangsung.
